Moneter.id
– Pemerintah
telah mengimplementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui
Peraturan Presiden nomor 82/2016, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi,
percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan
antar individu dan antar daerah, hingga terbentuknya sistem keuangan yang
inklusif, stabil, dan dalam.
Survei OJK di 2019 menunjukkan Indeks Keuangan
Inklusif sebesar 76.19%, sehingga target 2019 sejumlah 75% sebagaimana
tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai.
Namun demikian, indeks inklusi keuangan syariah
menurun dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,1% pada tahun 2019. Populasi
penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18% dari total penduduk sejumlah
255 juta, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia yang sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan
syariah.
Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah berbasis pondok pesantren yang telah diluncurkan dan
diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada tahun
2024.
Potensi pondok pesantren yang berjumlah 28.194 di
seluruh wilayah Indonesia, disertai besarnya jumlah penduduk muslim, merupakan
peluang untuk meningkatan inklusi keuangan syariah melalui implementasi
ekosistem dimaksud, melalui Edukasi dan literasi keuangan Syariah, Pembiayaan
Syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren,
Pembukaan rekening syariah, Program tabungan emas serta Kemandirian ekonomi
pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain.
Selain itu, terdapat ekosistem pendukung pada
implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok
pesantren meliputi,terbentuknya di lingkungan Pondok Pesantren untuk Unit
Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen
Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit
Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.
Serta terciptanya sistem terintegrasi syariah pada
pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji
guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di
pondok pesantren dan juga lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam
rangka mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital, seperti
penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada
kios digital di pondok pesantren.
“Edukasi dan literasi keuangan syariah adalah salah
satu bagian dari Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah berbasiskan pondok pesantren, yang diharapkan dapat meningkatkan
inklusi dan literasi keuangan syariah, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi
nasional menghadapi pandemi Covid-19”, jelas Wury Ma’ruf Amin, Ketua Umum Dewan
Kerajinan Nasional Indonesia, dalam Webinar Edukasi Dan Literasi Keuangan
Syariah Bagi UMK Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra BUMI, Jumat (7/8/2020).
Katanya, Dewan Kerajinan Nasional akan mendukung UMK
pengrajin di Indonesia, untuk bangkit menghadapi pandemi Covid-19 ini, dengan
senantiasa bersinergi bersama Pemerintah dan lembaga keuangan syariah termasuk
Bank BNI Syariah.
“Implementasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
bagi pondok pesantren dan juga UMK sangat penting, mengingat potensi dan ruang
yang begitu besar dalam meningkatkan pangsa pasar syariah di Indonesia,”
tegasnya.
“BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner
berkomitmen mendukung implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah kepada pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan
solusi produk dan layanan Perbankan Syariah yang kami miliki”, ujar Iwan Abdi,
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan Bank BNI Syariah.
