Moneter.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan
bahwa proses perundingan PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah akan selesai
pada Desember 2017.
Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bambang Gatot, mengatakan memang seharusnya penyelesaian kontrak Freeport
beserta dengan soal divestasinya selesai pada akhir tahun 2017.
Namun, Gatot
tidak menjelaskan mengenai teknis penyelesaian. Sebab pembahasan di Komisi VII
DPR tersebut berlangsung secara tertutup.
Pemerintah
sendiri sudah menyiapkan induk perusahaan tambang untuk mengelola divestasi
Freeport nantinya melalui holding BUMN bidang pertambangan.
Kementerian
BUMN juga sudah menyatakan holding BUMN tambang akan membeli saham PT Freeport
Indonesia dengan memanfaatkan pinjaman (utang) dari dana BUMN perbankan jika
pendanaan dari ekuitas holding tidak mencukupi.
Sementara,
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian
BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan, seumpama pendanaannya cukup dari ekuitas
holding, maka itu sudah selesai. Kalau tidak cukup, maka kemudian ada pinjaman
bank pemerintah.
“Peran
perbankan pemerintah akan diperlukan seperti saat Medco mengakuisisi Newmont.
Masak Medco dibantu, kita yang BUMN enggak
dibantu? Kita pasti dibantu bank pemerintah karena ini wujud sinergi,”
katanya.
Harry
mengatakan saat dikonsolidasikan, ekuitas holding tambang mencapai Rp64,6
triliun atau Rp65 triliun. Jumlah tersebut, lanjut dia, akan dapat ditingkatkan
kemampuan pendanaannya hingga tiga kali lipat sehingga tidak akan mengganggu
kinerja keuangan perusahaan.
Kondisi
tersebut, akan sangat berbeda jika perusahaan masih belum tergabung dalam satu
holding. “(Begitu
sudah holding) Rp65 triliun itu kalau di`leverage` dua kali lipat saja sudah
Rp120 triliun. Dalam rule of thumb
(aturan dasar), tiga kali lipat itu aman,” katanya.
Nilai
tersebut, lanjut Harry, sudah termasuk hitungan kepemilikan 9,36 persen saham
Freeport. Ada pun sisa nilai
divestasi saham yang akan dicaplok pemerintah Indonesia hingga 51 persen belum
dapat diketahui karena masih dalam tahap perundingan.
“Taruhlah
angkanya 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 36 triliun) Nah, kita leverage-nya tadi
dua kali lipat saja Rp120 triliun, jadi tidak perlu saya terangkan lagi,”
katanya meyakinkan kemampuan holding tambang untuk membeli divestasi saham
perusahaan tambang asal AS itu.
PT
Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan (holding)
BUMN industri pertambangan, sementara PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk,
dan PT Timah Tbk, akan menjadi anak perusahaan (anggota holding).
Holding
tambang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan
sumber daya mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi
dan meningkatkan kandungan lokal serta efisiensi biaya sinergi.
Selain itu, tujuan lain pembentukan holding adalah agar dapat menguasai
51 persen saham Freeport yang telah sepakat didivestasikan untuk pemerintah
Indonesia. (SAM)
