Moneter.id –
Organisasi global terkemuka
yang menyediakan jasa audit, tax, dan advisory,
Grant Thornton Indonesia
menanggapi
terkait kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 yang dilakukan Pemerintah mulai dari 6 sampai 17 Mei
2021 silam. Selain untuk
mencegah meluasnya penularan virus Covid-19 di Tanah Air, kebijakan ini ternyata
berimbas
secara faktual terhadap ekonomi nasional.
Johanna Gani, CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia mengatakan meski kebijakan larangan mudik ini berimbas secara
faktual terhadap ekonomi nasional tetapi hal itu merupakan langkah terbaik yang
telah disiapkan pemerintah.
“Berkaca pada melonjaknya
kasus baru COVID-19 di India dan beberapa negara lain tentu membuka mata kita
untuk jauh lebih berhati-hati terhadap gelombang baru pandemi yang secara
jangka panjang akan memberatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya
disiaran pers yang diterima, Jumat (28/5).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelaranganan mudik tahun
2020
menyebabkan sektor transportasi terkoreksi sebesar 30,8%. Sektor transportasi
dan pergudangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan Produk
Domestik Bruto (PDB) 2020 yaitu minus 0,6% dengan laju pertumbuhan minus 15%.
Data BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 minus 5,3% sedangkan
konsumsi rumah tangga minus hingga 5,5%.
“Dampak positif dari larangan
mudik tahun ini diprediksi akan mendorong naiknya tingkat konsumsi masyarakat
di wilayah aglomerasi,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, penarikan dana tunai di Jabodetabek selama
periode Lebaran ini mencapai Rp 34.8 triliun atau naik 61% dibanding jumlah
penarikan dana tunai pada Lebaran tahun lalu.
“Jumlah peredaran uang kartal
nasional juga tercatat naik 41.5% menjadi Rp 154.5 triliun,” kata Airlangga.
Airlangga juga memperkirakan ekonomi kuartal II yang didukung periode
Ramadhan dan Lebaran mampu tumbuh hingga 7%.
“Beberapa sektor yang kami perkirakan akan tumbuh positif selama periode
Ramadhan-Lebaran adalah sektor informasi dan komunikasi, keuangan, kesehatan serta
retail,” lanjut Johanna.
“Kami harapkan Pemerintah dapat terus mendorong kebijakan yang memicu
konsumsi dan produktivitas masyarakat selain tentunya tetap secara agresif
mengendalikan pandemi Covid-19 termasuk terus mengedukasi dan mendorong
vaksinasi, sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia,” tutup Johanna.
