MONETER – Indonesia
berpotensi meraih Rp8.000 triliun dari ekonomi karbon, yang bersumber dari
hutan hujan tropis seluas 125,8 juta hektare, hutan mangrove 3,31 juta hektare,
dan hutan gambut 7,5 juta hektare. Demikian disampaikan Anggota
Komisi XI DPR RI Kamrussamad, Kamis (11/5/2023).
Katanya, hutan hujan tropis
Indonesia diperkirakan dapat menyerap emisi karbon hingga 25,18 miliar ton
setara karbondioksida per tahun, hutan mangrove 33 miliar ton setara karbon,
dan hutan gambut 55 miliar ton setara karbon.
“Jika Indonesia menjual
kredit karbon dengan harga lima dolar AS per ton di pasar karbon, maka potensi
pendapatan Indonesia sebesar Rp8.000 triliun per tahun,” katanya.
Untuk itu, pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan yang menjadi dasar pengaturan terkait bursa karbon yang akan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, OJK mesti jelas
menempatkan lembaganya sebagai pengatur dan pengawas, serta mendengarkan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan bursa karbon.
“Penyelenggara bursa karbon
juga dapat dipisahkan dari bursa efek, sebagaimana merujuk pada beberapa negara
seperti Amerika, Singapura, dan Malaysia,” katanya.
OJK juga diminta agar menjalankan
pengaturan dan pengawasan sesuai UU P2SK yang mana OJK perlu terbuka kepada
seluruh pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin sebagai operator bursa karbon.
“OJK turut memiliki
kewajiban membangun infrastruktur perdagangan karbon, menerbitkan peraturan
terkait penyelenggaraan bursa karbon, dan mengendalikan perdagangan
karbon,” katanya. (Ant)
