Moneter.co.id – Indonesia dan
Malaysia bertemu membahas berbagai isu terkait kedua negara dalam pertemuan
Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) Indonesia-Malaysia ke-12 yang
berlangsung Rabu (22/11) di Kuching, Malaysia.
Menteri
Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita yang mendampingi Presiden RI Joko
Widodo mengatakan bahwa kedua negara membahas empat isu utama.
“Perdagangan
merupakan isu penting yang selalu dibahas dalam setiap Konsultasi Tahunan kedua
Kepala Negara karena berperan penting dalam memajukan kerja sama ekonomi
Indonesia-Malaysia,” kata Mendag, Jumat (24/11).
Mendag
menjelaskan, keempat isu yang dibahas pada pertemuan yang dipimpin kedua Kepala
Negara tersebut, yaitu perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement/BTA), normalisasi
perdagangan ekspor dan impor lewat Entikong-Tebedu, kerja sama di sektor produk
halal, serta kerja sama di bidang kelapa sawit.
Mengenai
sawit, Mendag Enggar menekankan bahwa kedua Kepala Negara menyampaikan
pernyataan bersama yang cukup tegas terkait praktik diskriminasi yang dilakukan
para mitra dagang.
“Di tengah
isu dikriminasi dan kampanye negatif terhadap produk sawit, kedua negara
sepakat untuk saling bekerja sama menanggapi perlakuan tidak adil terhadap
produk sawit, termasuk menanggapi laporan Parlemen Eropa mengenai Resolution on
Palm Oil and Deforestation of the Rainforest,” tegasnya.
Sementara itu
terkait BTA, kedua Kepala Negara sepakat mendorong penyelesaian perundingan
tersebut segera setelah negosiasi perjanjian perlintasan perbatasan (Border
Crosssing Agreement/BCA) yang menentukan titik lintas batas ditandatangani awal
tahun depan. Sebelumnya, Mendag Enggar bertemu dengan Menteri Perdagangan
Internasional dan Industri (MITI) Malaysia Dato’ Sri Mustapa Mohamed untuk
membahas penyelesaian perundingan BTA ini.
“BTA akan
memberi payung dan kepastian hukum bagi kedua negara dalam melakukan
perdagangan lintas batas. Dengan begitu, keperluan penduduk di perbatasan dapat
dijamin karena hal ini merupakan kewajiban kedua negara,” imbuh Mendag.
Terkait
normalisasi perdagangan di pintu Entikong-Tebedu, telah terdapat kemajuan sejak
Juli lalu ketika Mendag Enggar dan Menteri Mustapa mengunjungi pos lintas batas
Entikong-Tebedu. Kedua menteri sekarang menunggu realisasi penyelesaian satu
infrastruktur pemotongan bukit di wilayah Malaysia antara jalur kargo pelabuhan
daratan (dry port) Entikong-Tebedu.
“Secara
pararel kami sepakat melakukan sebuah kajian bersama agar nanti ketika kegiatan
perdagangan ekspor-impor normal kembali, Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri
Serawak dapat menerima manfaat yang maksimal. Kajian bersama tersebut akan
ditindaklanjuti di tingkat senior official’s meeting (SOM) secara teknis,” katanya.
Mengenai isu
produk halal, setelah pertemuan Joint Trade and Investment Committee (JTIC)
Indonesia-Malaysia bulan Juli 2017 lalu di Kuching, Malaysia, kedua menteri
sepakat untuk mendorong penyelesaian nota kesepahaman antara badan otoritas
halal kedua negara.
“Kedua Kepala
Negara memberi mandat agar nota kesepahaman dapat segera diselesaikan. Kami
akan mengawal agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku
otoritas penyelenggara jaminan produk halal dapat melakukan Mutual Recognition
Agreement (MRA) sehingga produk dan logo halal kedua negara dapat saling
diterima di pasar masing-masing. Kerja sama dalam hal produk dan logo halal ini
diharapkan dapat mendorong pengembangan industri produk halal di Indonesia,
mengingat prospek perdagangannya yang sangat besar saat ini,” tegas Mendag
Enggar.
Konsultasi
Tahunan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara kedua negara di tingkat
Kepala Pemerintahan. Konsultasi Tahunan membahas sejumlah masalah yang kerap
terjadi dalam hubungan kedua negara seperti ekonomi dan perdagangan,
pendidikan, pertahanan, persoalan keimigrasian, hingga kerja sama sosial
budaya.
Pada
pertemuan ini, delegasi Kemendag terdiri atas Menteri Perdagangan, Dirjen
Perundingan Perdagangan Internasional, dan Direktur Perundingan Bilateral.
Sebelumnya, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-11 dilaksanakan pada 1
Agustus 2016 di Jakarta. (TOP)
