Moneter.co.id – Kementerian
Perindustrian terus memacu masuknya investasi sektor industri smelter di dalam
negeri. Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan hilirisasi industri
yang membawa efek berantai pada perekonomian nasional, mulai peningkatan nilai
tambah bahan baku dan penyerapan tenaga kerja lokal hingga penerimaan devisa
hasil ekspor.
“Pada
awal tahun 2018, terdapat tambahan investasi sekitar USD3 miliar dari industri
smelter, baik itu yang melakukan ekspansi maupun investasi baru. Tentunya ini
bisa mendongkrak pertumbuhan industri logam atau industri kita secara nasional
tahun ini,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Selasa (30/1).
Harjanto
merinci, total penanaman modal di sektor industri pengolahan dan pemurnian
logam tersebut, terdiri dari investasi PT Fajar Bhakti Nusantara di Gebe, Papua
Barat untuk pabrik nickel pig iron
yang mencapai USD350 juta.
Kemudian,
lanjut Harjanto, perusahaan asal Tiongkok, Virtue Dragon berinvestasi di
Konawe, Sulawesi Tenggara untuk pabrik ferronickel
senilai USD2,5 miliar. Keduanya melakukan ekspansi atau perluasan pabrik.
Sedangkan,
PT Kalimantan Surya Kencana akan menggelontorkan dananya untuk pabrik
pengolahan tembaga sebesar USD135 juta. “Investasi baru ini juga akan menambah
kapasitas produksi nasional sekaligus meningkatkan ekspor produk yang
dihasilkan industri smelter tersebut,” ungkapnya.
Sementara,
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia
(AP3I) Prihadi Santoso mengatakan, pelaku industri smelter nasional optimistis
dalam menjalani tahun 2018.
“Kami
perkirakan prospeknya masih bagus. Kalau Menteri Perindustrian-nya yakin dan
Dirjen-nya mengerti permasalahan, tinggal pembicaraan di lintas Kemenko
Perekonomian,” tuturnya.
Sebelumnya,
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Kemenperin fokus
menjalankan kebijakan hilirisasi industri, salah satunya di sektor logam. “Indonesia
tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Di samping itu,
akan menghasilkan stainless
steel sebanyak empat juta ton pada 2019,” ungkapnya.
Menurut Menperin, pembangunan pabrik smelter di
dalam negeri berjalan cukup baik, terutama yang berbasis logam. Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan
industri smelter berbasis logam karena termasuk dari 10 besar negara di dunia
dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah.
“Hingga tahun 2017 terdapat 34 proyek industri
smelter dengan total investasi mencapai Rp752,62 triliun. Industri smelter ini
terdiri dari pengolah bijih besi, bijih nikel, bijih bauksit, konsentrat
tembaga, stainless steel, dan
aluminium,” tambah Harjanto.
“Dari
34 proyek smelter tersebut, mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu
orang,” ujarnya.
Menurut
Harjanto, untuk terus mendorong investasi di sektor industri smelter, perlu
dukungan dalam ketersediaan bahan baku. Hal ini sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
Selain
itu, lanjut Harjanto, diperlukan harmonisasi penerbitan izin usaha serta pola
dan tata cara pembinaan industri smelter. Untuk itu, Kementerian Perindustrian berupaya mengurai permasalahan
dualisme perizinan yang masih dikeluhkan pelaku industri smelter di Indonesia.
“Dualisme perizinan ini
membingungkan investor. Makanya kami akan berupaya mencarikan solusinya,”
tegasnya.
Harjanto pun menyampaikan, izin
usaha untuk kegiatan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam berupa
Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
Pengolahan Pemurnian (IUP OP Pengolahan Pemurnian) membawa ketidakpastian iklim
investasi.
Menurutnya, beberapa industri
smelter diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal mereka hanya
melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta tidak memiliki lahan
tambang. “Nah, mereka akhirnya memaksakan untuk membuat IUP itu,”
tukas Harjanto.
Oleh karenanya, Kemenperin meminta
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) untuk
mendata perusahaan dan permasalahan terkait secara terperinci. “Setelah data resminya kami
terima, akan kami bahas di tingkat Kemenko,”
tuturnya.
