Moneter.id – Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) menetapkan tiga daerah sebagai proyek percontohan atau pilot project dalam menerapkan Manajemen
Krisis Kepariwisataan (MKK). Ketiga daerah tersebut yakni, kepulauan Riau
mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara
Barat (NTB) mewakili regional timur.
“MKK
yang dikuatkan dengan payung hukum Peraturan Menteri Pariwisata Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, menjadi
pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber
dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial),” kata Menteri Pariwisata
(Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Senin (9/9).
Menpar menyatakan,
penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis
kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun
jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan
daerah wisata lainnya.
“Sampai
saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok,
Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada pencapaian target
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tahun ini targetnya sebesar 18
juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2
juta wisman,” kata Menpar.
Menpar
Arief Yahya menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di
destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan
status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan
travel warning bagi para wisman.
Menpar
mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017
lalu. Penetapan status ‘Awas’ (level IV)
membawa dampak sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan
travel warning.
“Kunjungan
wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop. Kemudian pada 23-24 Desember
2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar
zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali
berangsur-angsur pulih kembali,” kata Arief Yahya.
Sementara,
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan,
untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah
mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi
(contingency plan) bencana.
“Bila
pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak
banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan
rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan
korban jiwa,” kata Doni Monardo.
“Manajemen
Krisis Kepariwisataan (MKK) ini sebagai aturan yang dapat diikuti daerah dalam
mengatasi krisis kepariwisataan yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam
(krisis sosial),” kata Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah, IPDN,
Kemendagri Khalilul Khairi.
Kepala
Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga Ketua Tim
Tourism Crisis Center (TCC) dalam pemaparannya menyatakan, MKK memiliki empat
fase kerja yakni, Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase
Pemulihan, dan Fase Normalisasi.
“Pada
fase kesiapsiagaan dan mitigasi ini peran pemerintah daerah
(Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar. Fase ini juga melibatkan seluruh
stakeholder pariwisata,” kata Guntur Sakti.
