Jumat, November 20, 2026

JAFF Market Ungkap Peluang Ekonomi dan Pendanaan Industri Film Indonesia

Must Read

JAFF Market meluncurkan Financing Indonesia’s Film Industry: A Handbook, laporan yang mengkaji dampak ekonomi produksi film dan peluang pembiayaan bagi pelaku industri. Studi atas dua film Indonesia yang telah tayang menelusuri bagaimana belanja produksi mengalir ke berbagai usaha, mulai dari penyedia peralatan dan transportasi hingga akomodasi.

Dalam studi tersebut, film dengan anggaran sekitar Rp30 miliar melibatkan 150 tenaga kerja dari penyedia barang dan jasa, sementara film dengan anggaran sekitar Rp10 miliar melibatkan 29 tenaga kerja. Angka tersebut belum mencakup pemain dan kru produksi.

“Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas industri film tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket. Setiap produksi melibatkan berbagai sektor usaha dan membuka peluang bisnis. Artinya, semakin besar aktivitas produksi, semakin luas pula rantai ekonomi yang bergerak di sekitarnya,” ujar Linda Gozali, Market Director JAFF Market.

Temuan laporan ini menjadi bahan diskusi panel “Who Will Finance the Next Chapter of Indonesian Cinema?” yang digelar JAFF Market bersama Amar Bank. Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku perfilman, serta pelaku sektor jasa keuangan dan pasar modal untuk membahas akses pembiayaan film.

Deputi Direktur Kantor OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan lembaga jasa keuangan mulai meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada industri ekonomi kreatif. Salah satu pendekatan yang didorong adalah menyesuaikan produk keuangan dengan karakteristik bisnis perfilman yang tidak selalu menghasilkan arus kas rutin selama proses produksi.

Meski demikian, pendekatan ini perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing subsektor. Ekosistem perfilman tidak hanya mencakup rumah produksi dan pemilik film, tetapi juga melibatkan berbagai usaha pendukung yang membutuhkan modal. Menurut Biger, salah satu kendala pembiayaan selama ini berasal dari terbatasnya pemahaman terhadap karakteristik industri kreatif.

“Kami di OJK terus mendorong teman-teman di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk masuk ke industri perfilman dan kami membangun ekosistem ini dari sisi industri jasa keuangan. Karena lembaga jasa keuangan juga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai industri perfilman. Ini yang perlu kita bangun bersama karena seberapa baik pemahaman terhadap industri perfilman akan menentukan terbuka atau tidaknya akses pembiayaan,” jelas Biger.

Akses Modal Masih Bergantung pada Rekam Jejak

Sumber pendanaan film semakin beragam. Rumah produksi yang sudah mapan cenderung lebih mudah memperoleh modal karena memiliki pengalaman mengelola proyek dan jaringan investor. Bagi produser baru, kesempatan untuk memperkenalkan proyek kepada calon mitra pendanaan masih terbatas.

Untuk itu, Badan Perfilman Indonesia (BPI) terus mendorong terbukanya kesempatan bagi para produser untuk menemukan skema pendanaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Ryza, upaya memperluas akses pembiayaan juga perlu diiringi dengan penguatan ekosistem perfilman yang mencakup unsur usaha, kegiatan, profesi, dan pendidikan.

“BPI melihat bahwa sektor film tidak hanya sebatas industrinya saja. Justru ekosistem perfilman yang harus kita jaga bersama karena seluruh unsur ini saling berkaitan satu sama lain.” Jelas Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia, Tesadesrada Ryza,

Selain itu, BPI melihat geliat industri film yang semakin berkembang di berbagai kota di luar Jakarta. Pertumbuhan perfilman lokal di daerah tersebut menjadi bagian dari perkembangan industri nasional yang perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan pendanaan juga berubah seiring perkembangan proyek. Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk produksi, dana untuk distribusi dan promosi bisa terbatas. Karena itu, sejumlah rumah produksi mencari investor yang juga dapat membantu film menjangkau penonton melalui akses distribusi, kemampuan pemasaran, dan jaringan industri.

Salah satu skema yang disoroti laporan ini adalah bridge financing, yaitu pembiayaan jangka pendek untuk membantu rumah produksi memenuhi kebutuhan operasional sambil menunggu pembayaran dari investor atau pembeli. Skema ini dapat dipertimbangkan ketika rumah produksi memiliki komitmen pembayaran dengan nilai dan jadwal yang jelas.

Menurut Senior Vice President MSME Amar Bank, Josua Sloane, pembiayaan industri perfilman membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sektor usaha dengan pola pendapatan lebih sederhana. Perbankan tidak selalu membedakan pembiayaan berdasarkan subsektor industri. Namun, struktur harga dan skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek.

Josua mencontohkan bahwa untuk proyek yang memiliki struktur sederhana, bank dapat menggunakan skema pembiayaan yang lebih langsung. Sementara itu, proyek perfilman dengan kebutuhan modal dan risiko lebih kompleks berpeluang menggunakan pembiayaan bersama atau joint financing.

“Melalui skema tersebut, bank dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena penilaian risiko proyek film tidak selalu mudah dilakukan oleh satu lembaga keuangan”. ujar Josua.

Selain penilaian risiko, Josua menyoroti tata kelola keuangan rumah produksi yang masih perlu diperbaiki. Kondisi tersebut menyulitkan bank dalam membaca kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Padahal, transparansi laporan keuangan menjadi salah satu dasar penting bagi lembaga keuangan ketika menilai kelayakan pembiayaan.

Dia juga menilai pelaku industri perlu memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) agar memiliki nilai ekonomi yang lebih jelas. IP tidak cukup hanya menjadi aset yang melekat pada sebuah karya. Pelaku industri perlu mengembangkan model bisnis yang memungkinkan IP menghasilkan arus kas secara berkelanjutan, termasuk melalui lisensi dan pemanfaatan komersial lainnya.

Kekayaan Intelektual dan Dana Publik Membuka Jalur Pendanaan

Regulasi di Indonesia membuka peluang penggunaan kekayaan intelektual atau IP dalam pembiayaan. Penerapannya masih menghadapi kendala dalam penilaian aset, dokumentasi, kepastian kepemilikan, dan penegakan hak.

Laporan ini juga menyoroti pengalaman Korea Selatan, tempat Korean Film Council (KOFIC) mendukung pembiayaan melalui Korea Fund of Funds, yang memadukan dana publik dan modal swasta. Skema tersebut membantu membuka akses pendanaan bagi proyek berskala kecil dan sineas yang sedang membangun rekam jejak. Di Indonesia, Dana Indonesia Raya menyediakan skema matching fund hingga Rp2,5 miliar bagi proyek film yang telah memperoleh pendanaan internasional dan memenuhi kriteria program.

Pembahasan mengenai pembiayaan dan perkembangan industri film akan berlanjut di JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank, yang berlangsung pada 28–30 November 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Selama tiga hari, JAFF Market akan mempertemukan pelaku perfilman dan sektor usaha untuk menjajaki peluang kerja sama. Tahun ini, JAFF Future Project menghadirkan 12 proyek film panjang, JAFF IP Connection menampilkan 10 karya IP orisinal terpilih, dan Producers Exchange mempertemukan 14 produser film dari kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat, dan Kanada. JAFF Market juga kembali menggelar Film Industry Exhibition dengan 116 stan dan Film & Market Conference yang menghadirkan puluhan profesional perfilman sebagai pembicara.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

PHK Tembus 63.000 Orang, Pekerja Freelance Jadi Pasar Baru Bisnis Hunian Sewa

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pergeseran pola kerja mendorong perubahan permintaan di pasar hunian sewa. Meningkatnya jumlah pekerja...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img