Moneter.id – Deputi Bidang Kajian dan
Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Purbasari
kembali mengingatkan agar masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dolar yang pekan lalu sempat menyentuh Rp 15.000/dolar.
“Situasinya sangat jauh berbeda dengan krisis
moneter di tahun 1998,” kata Denni.
Ia menjelaskan, Pemerintah bersama dengan
Bank Indonesia dan OJK sangat mawas terhadap perkembangan situasi yang terjadi
dan telah memiliki pengalaman serta akumulasi pengetahuan dalam membanca sinyal
dan mencegah krisis keuangan seperti di masa lalu.
Denni mengimbau agar masyarakat tetap tenang
dan tidak menjadikan situasi ekonomi saat ini sebagai komoditas politik. “Saya
mengajak kepada semua pihak, jangan menggunakan apa yang terjadi pada rupiah
sekarang untuk kepentingan kontestasi politik. Indonesia adalah rumah kita
bersama. Tidak ada yang diuntungkan kalau rumah kita runtuh,” papar Denni.
Baca juga: Rupiah Melemah, Tapi Tidak Akan Seperti Krisis Moneter 1998
Menurutnya, pada tahun 1998 kita menganut
rezim kurs tetap yang nilainya tidak realistis sehingga depresiasi rupiah
mencapai 350%. “Apa yang terjadi sekarang tidak sama dengan 1998. Kita menganut
kurs mengambang dan depresiasi terjadi secara gradual. Selain itu, saya
tegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak sama seperti Turki dan Argentina,”
tegas Denni.
Lebih lanjut, kata Denni, situasi ekonomi di
Indonesia, khususnya dalam satu pekan terakhir ini, sebagian besar disebabkan
adanya sentimen negatif pelaku pasar terhadap apa yang terjadi pada Argentina
dan sebelumnya lagi di Turki.
“Dan bila ditarik dari kurun waktu mulai dari
April, tekanan terhadap rupiah sangat dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga
Fed, kebijakan fiskal AS yang ekspansif, dan perang dagang yang direspon dengan
devaluasi Yuan,” ucapnya.
Denni tak memungkiri bahwa kondisi rupiah ini
juga tidak terlepas dari persoalan domestik, yaitu defisit neraca transaksi
berjalan. Namun ini persoalan lama, yang berakar dari kurang unggulnya
produktivitas negara kita dalam memproduksi barang dan jasa jika dibandingkan
dengan negara lain.
“Produktivitas yang rendah menyebabkan daya
saing kita rendah dan ekspor tidak tumbuh cepat dibandingkan impor,” urainya.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan
persoalan ini pemerintah pun memiliki beberapa kebijakan, di antaranya dengan
menurunkan defisit fiskal, memberlakukan B20, menjadwalkan ulang beberapa
proyek infrastruktur yang belum dibangun, serta menaikkan tarif Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang konsumsi impor seperti sabun,
shampoo, kosmetik, hingga lemari es.
Hal ini dilakukan untuk memperlambat
pertumbuhan impor barang konsumsi dan mendorong produksi domestik. “Dalam hal
ini pemerintah hanya memberlakukan untuk barang konsumsi, bukan bahan baku,
karena pemerintah tahu bahan baku impor digunakan untuk menunjang produksi
nasional,” jelasnya
Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok
Ketika ditanya mengapa impor beras dibiarkan
terjadi padahal berkontribusi terhadap current account deficit mantan Asisten
Staf Khusus Wakil Presiden Boediono itu menerangkan, “Statistik menunjukkan 25
sampai 32 persen belanja keluarga miskin adalah untuk beras. Kita harus
melindungi perut rakyat dengan menjaga stabilitas harga beras.”
Kestabilan harga bahan pokok dilakukan dengan
memastikan produksi dalam negeri optimal, distribusi lancar, dan kalau cadangan
mepet maka terpaksa harus dilakukan impor. “Tapi impor dilakukan pada waktu
yang tepat, agar tidak mengganggu kesejahteraan petani kita,” ungkap Denni.
Deputi III KSP juga menyampaikan Presiden
Jokowi fokus pada tiga hal untuk memperbaiki persoalan produktivitas itu.
Pertama, pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya produksi dan distribusi.
Hasilnya, peringkat Logistic Performance Index Indonesia naik 7 tingkat
dibandingkan 2 tahun lalu.
Kedua, memperbaiki iklim usaha dan investasi,
termasuk pencanangan Saber Pungli serta berbagai kebijakan untuk kemudahan
berusaha. Hasilnya, peringkat EoDB Indonesia meningkat tajam.
Dan ketiga, pembangunan sumber daya manusia,
yang dimulai sejak dari kandungan (memberantas stunting) hingga pada pendidikan
maupun pelatihan vokasi. “Harus diingat, sumber dari produktivitas adalah
manusia. Namun ketiga langkah ini adalah solusi jangka panjang,” kata Denni.
Sedangkan untuk solusi jangka pendek, Denni
meminta publik tidak melupakan peran Bank Indonesia. “Karena tekanan terjadi di
pasar keuangan, pada rupiah, dalam jangka pendek, yang lebih besar peranannya
adalah Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter. Pemerintah menghargai
independensi Bank Indonesia. Silakan Bank Indonesia melakukan langkah-langkah
yang dianggap perlu,” ungkapnya.
Sebagai kata kunci dari diskusi ini, Denni
mengingatkan, tidak ada pertumbuhan tanpa stabilitas. “Pemerintah realisitis
bahwa stabilitas ekonomi jadi prioritas dalam kondisi seperti saat ini,”
pungkasnya.
(TOP)
