Moneter.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan mengupayakan agar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak perlu direvisi seperti
yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini untuk mengurangi
ketidakpastian ekonomi pada tahun politik.
Kepala
Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan pagu penerimaan dan
belanja di APBN 2018 sudah disusun secara konservatif. “Desain
konservatif dalam instrumen fiskal itu, tercermin dari penerimaan negara yang
diperkirakan tumbuh sembilan persen dan belanja yang naik empat persen dari
realisasi pada 2017,” ujarnya, Selasa (21/11).
Dengan
begitu, defisit APBN 2018 dipatok 2,2 persen dari PDB, yang berarti menurun
dari perkiraan pemerintah untuk defisit fiskal tahun ini yang sebesar 2,67
persen. “Tahun depan kami
upayakan defisit ke 2,2 persen. Naratif yang kami kembangkan saat ini, kami
upayakan 2018 tanpa revisi APBN,” katanya.
Ia
mengatakan, kondisi politik tahun depan akan sangat dinamis. Maka dari itu,
APBN sebagai instrumen fiskal perlu didesain sangat kredibel agar dapat
menghindari “bongkar pasang”. Perubahan APBN di tengah dinamika
politik, kata Suahasil, bisa menambah sumber ketidakpastian.
“Tahun
depan adalah tahun Pilkada yang jadi persiapan tahun Pilpres. Jumlah pemilihnya
lebih dari 75 persen jumlah pemilih yang akan ikut Pilpres 2019, jadi Pilkada
rasa Pilpres. Karena pemilihnya di atas 75 persen, maka kondisi politik akan
menghangat,” ucapnya.
Menurut Suahasil,
Kemenkeu tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2018
tercapai. “Tetap harus tmbuh,
karena pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen maka tumbuhnya
(penerimaan) sembilan persen. Pajak kami dorong sembilan persen. Jadi
seharusnya `equal` (setimpal),” bebernya.
Dalam
postur RAPBN 2018 yang sudah disahkan di parlemen, disepakati target pendapatan
negara Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.
Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi
dari penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak
Rp275,4 triliun.
Belanja
negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer
ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam
belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp847,44
triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp607,06 triliun.
Dengan
postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp326
triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB. Untuk
menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara
(neto) Rp414,52 triliun dan pinjaman (neto) Rp15,5 triliun.
Postur
RAPBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi
5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai
tukar Rp13.400 per dolar AS. (TOP)
