Moneter.co.id – Japan International
Cooperation Agency (JICA) memberi bantuan utang sebesar Rp15,2 triliun untuk
dua proyek di Indonesia. Dua proyek itu adalah Pelabuhan Patimban di Jawa
Barat dan World Class University with Enterpreneurial
Spirit di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Utang tersebut terdiri
dari Rp900 miliar untuk pembangunan kelas internasional di UGM dan Rp14,3
triliun untuk bangun proyek Pelabuhan Patimban fase pertama.
Naskah perjanjian
pinjaman (loan agreements) dilakukan oleh Dirjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, sementara dari JICA
oleh Chief Representative JICA Indonesia Office Naoki Ando. Disaksikan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kami baru saja
menyaksikan suatu penandatanganan perjanjian pinjaman untuk dua proyek yang
berasal dari JICA,” kata Menkeu Sri Mulyani, Rabu (15/11).
Menkeu menjelaskan,
untuk pinjaman bagi UGM nantinya akan dibangun 10 pusat pembelajaran. Dengan
titik tekannya, adalah memberi fasilitas kepada masyarakat serta industri untuk
pengembangan inovasi dan riset.
“Untuk
pinjamannya sendiri merupakan pinjaman yang tidak mengikat dengan JICA. Suku
bunganya adalah sebesar JPY Libor +10 bps. Ini adalah pinjaman yang sangat
lunak. Untuk masa pinjamannya tujuh tahun grace period dan
masa pengembalian 18 tahun,” jelasnya.
Sementara untuk
Patimban adalah pembangunan fase pertama. Patimban akan menjadi pelabuhan
dengan taraf internasional. Untuk fase pertama, akan dibangun terminal baru,
jembatan dan untuk backup area
pelabuhan.
“Loan yang kita tandatangani adalah loan dengan suku bunga tetap sebesar 0,1 persen
pertahun dengan grace period 12 tahun dan
keseluruhan pembayaran 28 tahun. Dengan demikian jangka waktu untuk mencicil 40
tahun dengan suku bunga yang sangat rendah,” jelasnya.
Menkeu berharap,
dengan bantuan dari JICA ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama
untuk warga sekitar. Agar Indonesia juga bisa bersaing di level regional hingga
internasional. “Kita berharap
bahwa soft opening pelabuhan Patimban bisa dilakukan
pada Maret 2019,” tutup Menkeu Sri.
