Moneter.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala
daerah agar menggunakan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Presiden
mengingatkan agar kepala daerah dan pimpinan kementerian serta lembaga tidak
lagi bermain-main dengan korupsi dan menyalahgunakan anggaran.
“Jangan
ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran,
jangan ada pemborosan, jangan ada mark up. Jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang
dan lainnya,” ucap Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) kepada menteri, kepala lembaga dan kepala daerah di Istana
Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Presiden Jokowi meminta agar pengawasan dari aparat
pengawas intern dapat dioptimalkan. “Yang kita berikan betul-betul
diterima oleh yang membutuhkan. Sehingga kita harus memastikan data penerima
manfaat betul-betul akurat,” tegasnya.
Untuk
memperlancar pembangunan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana APBN, Presiden
juga menginstruksikan agar dilakukan koordinasi antar kementerian dengan
daerah. “Jangan sampai kita ini ego daerah, ego sektoral yang akan
menyulitkan kita sendiri,” ujar Jokowi.
DIPA
dan Alokasi TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran
negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi
pemerintah. Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar
Rp 2.165,1 triliun sementara belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun.
Belanja
pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian lembaga sebesar Rp 855,4
triliun dan nonkementerian lembaga Rp 778,9 triliun, keduanya diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta
penyelenggaraan pemerintahan.
TKDD
sebesar Rp 826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas
pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Jokowi meminta belanja APBN tidak
habis hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya. “Jangan sampai
habis untuk rutinitas saja, lupa mengukur kemanfaatan untuk masyarakat,
harus money
follow program,” tegasnya.
