Moneter.co.id – Komite Anti Dumping
Indonesia (KADI) menginisiasi penyelidikan peninjauan kembali (sunset review)
atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk hot
rolled plate (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura, dan
Ukraina.
Berdasarkan keterangan
resmi KADI yang diterima MONETER.co.id, Sabtu (10/3) bahwa penyelidikan resmi
dimulai pada Senin (5/3) untuk produk dengan kode HS 7208.51.00 dan 7208.52.00.
Ketua KADI Ernawati mengatakan
inisiasi penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pelaku
usaha. “Inisiasi penyelidikan
dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Gunung Raja Paksi dan PT Krakatau
Posco untuk melanjutkan pengenaan BMAD terhadap impor produk HRP,” ungkap
Ernawati.
Pelaku usaha tersebut,
menurut Ernawati, mengajukan permohonan karena dumping masih berlanjut atau
berulang dan merugikan industri dalam negeri. “Pemerintah Indonesia mengenakan
BMAD terhadap produk HRP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.010/2016 yang akan berakhir pada tanggal 1 April 2019,” ucap Erna.
Menurut Erna, dasar hukum
penyelidikan peninjauan kembali pengenaan BMAD adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan
Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam
Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.
Ia menjelaskan, impor dari
RRT, Singapura, dan Ukraina secara absolut terus meningkat meskipun telah
dikenakan BMAD sejak 1 April 2016. Volume impor produk HRP dari ketiga negara
tersebut pada tahun 2015 sebesar 101.414 metrik ton dengan pangsa impor sebesar
57%.
“Pada tahun 2016, sebesar
78.797 metrik ton dengan pangsa sebesar 60%, dan tahun 2017 mencapai 106.438 MT
dengan pangsa sebesar 66%,” pungkasnya.
(HAP)
