Moneter.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kosongnya blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di sejumlah daerah yang selama ini dikeluhkan masyarakat, ternyata disebabkan adanya kasus korupsi pengadaan e-KTP. Proyek tersebut diketahui mencapai Rp5,9 triliun.
“Jadi kalau ada masalah kekurangan blanko, keterlambatan, itu imbas dari problem E-KTP itu,” kata Jokowi, di Jakarta, Sabtu (11/3).
Kepala Negara mengaku, kasus tersebut telah membuat sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketakutan. Apalagi, ada setidaknya 32 nama pegawai Kemendagri, yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.
“Kami harus buka juga. Karena masalah e-KTP ini, di Kemendagri semuanya sekarang ragu-ragu. Resah melakukan sesuatu, karena dia takut,” kata Jokowi.
Ia pun menyampaikan permohonan maafnya kepada daerah-daerah yang sampai saat ini belum mendapatkan blanko e-KTP. Bahkan, Jokowi kembali mengungkap kekecewaannya, atas mega skandal korupsi uang tersebut. “Habisnya Rp6 triliun, tapi jadinya hanya sebuah KTP. Sistemnya tidak,” pungkas Jokowi.
(TOP)
