Moneter.co.id – Sikap serius Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan KEK dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, dari 12 KEK yang diusulkan, hanya KEK pariwisata yang berjumlah empat kawasan yang jalan.
“Sementara delapan KEK lainnya terkait sektor industri belum ada yang benar-benar beroperasional. Ini ada apa? Kok jadi stagnan seperti ini,” kata dia di Jakarta, Kamis (9/11).
Menurut Yusri, mayoritas KEK industri yang ada saat ini kesulitan beroperasi dan bisa dikatakan kurang layak karena tidak adanya integrasi dengan pelabuhan laut.
“Hanya KEK Tanjung Api Api (TAA) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ada pelabuhan lautnya, tapi itu pun terpisah. Semestinya Pelabuhan Tanjung Carat dimasukkan ke dalam KEK TAA,” ujar dia.
Ironisnya, lanjut dia, Dewan Nasional KEK seakan tutup mata terhadap progres yang ada di KEK TAA. Padahal, di KEK TAA telah ada kerja sama usaha antara BUMD Sumsel, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), dengan pihak swasta nasional, PT Sriwijaya Tanjung Carat (STC).
“Lihat saja situs resmi Dewan Nasional KEK, tidak ada pemberitaan progres soal KEK TAA, bagaimana dengan nasib KEK industri lainnya yang masih terkatung-katung,” jelas dia.
Kondisi tersebut, tegas Yusri, menjadi bukti bahwa Dewan Nasional KEK tidak memberikan dukungan dalam bentuk promosi terhadap kelangsungan KEK sektor industri.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo mengganti pejabat di Dewan Nasional KEK, terutama yang terkait dengan kesekretariatan Dewan Nasional KEK,” tegas dia.
Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Wahyu Utomo mengatakan, yang bertanggung jawab memperbarui informasi di situs Dewan Nasional KEK adalah pihak sekretariat.
“Itu tanggung jawab di bawah Pak Enoh (sekretaris Dewan Nasional KEK),” kata dia, di sela acara seminar nasional bertajuk Pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, hari ini.
Dikonfirmasi, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto hanya berkomentar normatif bahwa pihaknya akan segera memerbarui informasi yang ada di situs Dewan Nasional KEK. “Kami akan segera perbarui.”
Reporter: Her
