Moneter.co.id – Kementerian Perindustrian
berupaya mempercepat pengembangan Program Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk
memacu kegiatan ekonomi pedesaan dan penguasaan teknologi otomotif.
“Program
AMMDes sangat strategis sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian
di pedesaan dengan menyiapkan alat transportasi multiguna baik sebagai alat
transportasi maupun alat produksi,”
kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Pembukaan
AMMDes Summit 2018 serta Pameran Platform dan
Komponennya di
Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (27/3).
Menperin menjelaskan, kendaraan
pedesaan dirancang dengan dua fungsi
sekaligus, yakni fungsi
transportasi untuk memobilisasi hasil-hasil pertanian dari desa ke kota, serta
fungsi alat produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di pedesaan. Dengan
fungsi mutiguna tersebut,
kendaraan ini sangat
ideal digunakan untuk meningkatkan konektivitas antara pusat ekonomi di kota
dan pusat penghasil kebutuhan pokok di desa.
“AMMDes
ini dilengkapi spesifikasi teknis khusus untuk dapat mengakses daerah-daerah
yang selama ini pembangunan infrastrukturnya tertinggal. Dengan akses yang
lebih bagus akan menstimulus kegiatan ekonomi di wilayah tersebut sehingga
mengurangi ketimpangan antara desa dan kota,” papar
Airlangga.
Menperin
menyampaikan, selain dampak positif di bidang ekonomi, program AMMDes dapat membuka peluang bagi pelaku
industri nasional untuk
menguasai kemampuan bidang penelitian
dan pengembangan (R&D), terutama rancang bangun dan desain otomotif.
“Penguasaan teknologi ini sangat
penting sebagai landasan pengembangan industri otomotif dalam negeri ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Menperin, kebutuhan kendaraan pedesaan dapat pula dijadikan sebagai base load pengembangan industri komponen
otomotif dalam negeri. “AMMDes didesain dengan memaksimalkan kemampuan industri
kita melalui
penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri terutama oleh industri kecil
dan menengah (IKM). Selain itu, spare part mudah didapat di pasaran serta pemilihan atau adopsi teknologi yang sesuai
dengan kondisi alam dan demografi Indonesia,” ungkapnya.
Sejalan
dengan hal tersebut, Kemenperin terus bertekad
mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) AMMDes
melalui konsolidasi dengan para pelaku
industri nasional.
Upaya ini telah
berhasil membangun komitmen kerja sama
sebanyak
60 pelaku industri dalam negeri yang siap menjadi pemasok komponen
AMMDes, di mana 22
di antaranya
merupakan IKM.
“Saat ini, industri kita telah mampu memproduksi hingga 183 jenis komponen atau setara
68
persen dari nilai
total pengembangan AMMDes.
Ke depannya,
kemampuan ini akan terus didorong agar TKDN-nya semakin meningkat,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto.
Oleh karenanya, guna mendukung percepatan
pengembangan AMMDes,
dibutuhkan langkah sinergi dan dukungan kebijakan antar-instansi pemerintah. “Dari sisi kebijakan industri,
saat ini Kemenperin
sedang menyiapkan regulasi berupa rancangan Peraturan Presiden, rancangan
Peraturan Menteri Perindustrian dan standar terkait pengembangan AMMDes,” jelas
Harjanto.
Di samping itu,
dukungan teknis dibutuhkan dari Kementerian Perhubungan terkait laik jalan,
dukungan Kepolisian terkait registrasi kendaraan, dan dukungan dari BSN terkait
standardisasi. Lebih lanjut, dari sisi fasilitas, dibutuhkan dukungan dari
Kementerian Keuangan terkait insentif dan fasilitas perpajakan, serta dukungan Kementerian
Dalam Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah.
“Dengan
fungsinya yang multiguna, AMMDes sangat cocok dijadikan sebagai sarana
pendukung untuk mewujudkan program pengembangan pedesaan dan pertanian oleh Kemendes,
Kementerian KUKM, Kemendikbud, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan KKP,” sebutnya.
Kemenperin
berharap agar sinergi dan kerja sama
antara
pemangku kepentingan tersebut
dapat terwujud dan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan
AMMDes, sehingga
program ini berhasil meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang selama
ini pembangunannya tertinggal sehingga mampu mengurangi ketimpangan ekonomi
antara desa dan kota.
(TOP)
