Moneter.id – Kementerian
Perindustrian (Kemenperin)
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat bersinergi untuk
mewujudkan pengamanan di bidang perindustrian dan optimalisasi pemanfaatan
sumber daya industri dalam rangka meningkatkan kondusifitas iklim usaha di
Tanah Air. Langkah strategis ini dijalankan karena industri berperan penting
dalam menopang perekonomian nasional.
Guna
mencapai sasaran tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal
Polisi Tito
Karnavian melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Bantuan
Pengamanan, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Industri.
Ruang
lingkup Nota Kesepahaman antara Kemenperin-Polri meliputi pertukaran data
dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan
prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Nota
Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun serta akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya paling sedikit satu tahun sekali.
Kerja
sama itu merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya antara Kemenperin dengan
Polri tentang Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Industri
yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Agustus 2018.
“Dalam
rangka memperlancar dan mengefektifkan peran pemerintah, baik di tingkat pusat
maupun daerah, peningkatan koordinasi antara lembaga atau instansi menjadi
penting agar terciptanya kolaborasi yang selaras dalam menjalankan tugas fungsi
masing-masing,” kata Menperin di Jakarta, Senin (20/5).
Menurutnya,
upaya yang dilakukan kedua belah pihak tersebut, tidak hanya memberikan manfaat
bagi Kemenperin dan Polri, tetapi juga dapat membawa dampak positif bagi pelaku
industri dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Semoga Nota
Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan bisa berjalan dengan baik seusai
sasaran,” tegasnya.
Airlangga
menyampaikan, pemerintah sedang fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional,
salah satunya melalui peningkatan kinerja sektor industri manufaktur. Apalagi,
dalam konteks persaingan global saat ini, industri menjadi tulang punggung
dalam perekonomian di dalam negeri.
“Untuk
itu, peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong dan mempercepat
pertumbuhan serta meningkatkan daya saing sektor industri menjadi sangat
krusial. Salah satu perannya adalah melalui pemberian kemudahan-kemudahan bagi
pelaku industri dalam bentuk fasilitas fiskal maupun nonfiskal,” paparnya.
Berdasarkan
data World Bank, realitas negara-negara industri di dunia, kontribusi industri
manufaktur terhadap perekonomiannya rata-rata sekitar 17%. Namun, lima negara
yang industrinya mampu menyumbang di atas rata-rata, salah satunya adalah
Indonesia, dengan mencapai 20,2%. Sedangkan 4 negara lainnya adalah China
(28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), dan Jerman (20,6%).
“Kerja
sama ini sangat penting dan monumental karena sektor keamanan dan kesejahteraan
itu ibarat dua sisi mata uang yang saling memberi nilai,” jelas Tito.
Tito
menjelaskan, kesejahteraan yang baik akan membuat masyarakat menjadi lebih
tertib. “Atau
mereka yang tercukupi kebutuhannya, otomatis secara teoritis kejahatan
juga akan menurun.
Sebaliknya, situasi yang aman juga akan membuat kesejahteraan membaik karena
ekonomi berjalan baik pula,” ungkapnya.
Di
samping itu, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara super power di bidang perekonomian. “Dari
salah satu sumber
yang saya baca, negara super power
itu paling tidak memiliki tiga syarat, yaitu punya angkatan kerja yang besar, adanya
sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki luas bentangan yang besar,”
paparnya.
Namun
demikian, Indonesia perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
terkait momentum
bonus demografi. “Industri akan menjadi sektor primadona di samping sektor
pertanian, pariwisata dan lainnya. Sebab, aktivitas industri memberi dampak
yang luas bagi perekonomian seperti penyerapan tenaga kerja dan adanya investasi,”
paparnya.
“Dalam
hal ini, Polri berusaha membangun dan membuat sistem keamanan bagi
semua pihak sehingga
menguntungkan bagi investor, industri bisa berkembang, rakyat dapat menikmati,
dan pemerintah juga diuntungkan. Untuk itu, kami akan maksimal membantu untuk mengembangkan
sektor industri,” imbuhnya.
