Moneter.id – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan perkiraan biaya yang diperlukan
untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa
membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun.
“Kita mencoba membuat estimasi besarnya
pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan
biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS, ” kata Bambang di Jakarta,
Senin (29/04).
Ia menjelaskan, luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan
jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur
sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan
yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu
kota baru.
“Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan,
ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, permukiman 40% dan ruang terbuka
hijau 20%. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare, itu skenario
yang pertama” jelas Bambang.
Sementara untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil,
yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23
miliar dolar AS. Jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri
dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan
yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan
Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki
porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni
membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak
ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
“Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih
dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN,
swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama
Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk
gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk
wilayah permukiman,” kata Bambang.
Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar
Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin
bertambah. “Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas
hal teknis, rancangan kota dan master plan terkait pembangunan
ibu kota baru itu,” tutupnya.
