Moneter.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang
Brodjonegoro menyatakan, biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa
diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Anggarannya sudah kita buat perkiraan, pokoknya ada
angkanya. Yang pasti lebih dari Rp1 triliun,” kata Bambang di Jakarta,
Kamis (04/01/).
Menurut Bambang, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota,
Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga
tidak hanya bergantung pada APBN.
“Kita dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah
berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika
dilibatkan kerja sama pemerintah swasta,” kata Bambang.
Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana
pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (03/01) lalu.
“Ya hasil kajian awal kemarin sudah
dilaporkan kepada Presiden dan akan bahas lebih detail lagi,” ucapnya.
Bambang mengatakan, kajian tahap awal tersebut masih berfokus
pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat yaitu
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menurutnya, ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian
tersebut.
“Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang
sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan
seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya,
infra di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan
lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut berapa jarak yang tidak terlalu
jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Bambang.
Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas
sendiri kini siap menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan
kajian lebih detil.
“Nanti itu Bapak Presiden yang memutuskan apa yang
dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail
termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan
segala macam,” ujar Bambang.
Selain itu, ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan
politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi
lebih cepat. “Macam-macam,
ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun.
Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks
tersebut,” kata Bambang.
Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu
menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta
khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu
kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno.
(HAP/Ant)
