Moneter.id – Kepala
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu
menduga tambahan belanja dan pembiayaan di APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun
tidak cukup untuk menangani dampak wabah COVID-19.
“Kita tidak tahu bahkan kita duga
tidak akan cukup,” katanya di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Ia merinci tambahan anggaran itu
terdiri dari Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk
perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus
kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi.
Kata Febrio, pemerintah akan
bersiap-siap untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai antisipasi jika
tambahan anggaran tersebut tidak cukup untuk menangani wabah COVID-19 dan
memperbaiki perekonomian Indonesia.
“Apakah ini akan cukup? terus
terang kami ragu. Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup apa yang
harus dilakukan. Pemerintah harus siap-siap untuk antisipasi,” katanya.
Sementara itu, Febrio menjelaskan
anggaran Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi diindikasikan untuk
pemberian stimulus bagi UMKM.
“Ini terus terang sedang digodog
jadi memang saya tidak bisa cerita banyak tapi saya indikasikan ini stimulus
untuk UMKM,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk program KUR
dan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kini telah mampu menyasar 20 persen
UMKM terbawah sehingga diharapkan dengan Rp150 triliun dapat menjangkau lebih
luas.
“Ini kita kejar karena KUR dan
PKH sudah menyasar 20 persen paling bawah jadi sekarang kita menyasar yang 20
persen di atasnya agar juga terjangkau,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Febrio memastikan
dalam waktu dekat pemerintah akan merilis insentif melalui anggaran Rp150
triliun agar dapat efektif dalam mengurangi beban UMKM yang tertekan akibat
pandemi COVID-19.
”Kita mau yang Rp150 triliun ini
efektif meringankan beban UMKM. Dalam beberapa hari ke depan akan kita rilis
tergantung formulasinya bagaimana dan ini akan kita sampaikan juga ke
Presiden,” jelasnya. (Ant)
