Moneter.id – Jakarta – Komisi
VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,229 triliun.
Persetujuan ini sesuai dengan surat Badan Anggaran DPR RI
Nomor B/11091/AG.05.02/09/2024 tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian
hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran
Kementerian Investasi/BKPM tahun anggaran 2024 sebesar
Rp1.229.295.942.000,” ujar Wakil Komisi VI DPR RI Sarmuji di Jakarta, Rabu
(13/9/2023).
Jelas Sarmuji, nilai tersebut bertambah dari yang
diajukan sebelumnya sebesar Rp1.226.376.760.000, terkait dengan perubahan pada
kenaikan gaji sebesar Rp2.919.272.000.
Sementara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
mengatakan, menerima hasil keputusan DPR RI dan tidak ingin menyampaikan
pandangannya yang lain terkait dengan penetapan pagu anggaran
kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2024.
“Kami prinsipnya tidak bisa menyampaikan pandangan
lain, kami menyetujui saja karena kalau rakyat (DPR RI) sudah mengatakan
begitu, siapa lagi yang harus kami dengar. Saya tidak ada tambahan lain,”
kata Bahlil.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM
mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp800 miliar untuk mengembangkan sistem
perizinan berusaha Online Single Submission (OSS).
Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Kementerian
Keuangan. “OSS akan sulit terwujud dengan baik apabila anggaran yang didapat
berjumlah terbatas,” kata Bahlil.
Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran Kementerian
Investasi/BKPM sampai dengan 31 Agustus 2023 mencapai Rp793 miliar atau 70,09
persen dari total pagu Rp1,1 triliun
Realisasi investasi semester I-2023 dari Kementerian
Investasi/BKPM sebesar 48,5 persen atau Rp678,7 triliun dari target yang telah
ditetapkan. Angka tersebut setara dengan 61,7 persen dari target Rencana
Strategis (Renstra) sebesar Rp1.099,8 triliun.
Capaian ini berasal dari penanaman modal asing (PMA)
sebesar Rp363,3 triliun atau 53,5 persen dan penanaman modal dalam negeri
(PMDN) sebesar Rp315,4 triliun atau 46,5 persen.
