Moneter.co.id – Kinerja Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) saat ini dinilai kurang maksimal. Pasalnya, sejak Yudi Latif ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai kepala UKP-PIP sekitar lima bulan yang lalu, kinerjanya belum dirasakan masyarakat secara maksimal.
Kritik tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi di Jakarta, Selasa (13/2). “Misalnya saja penyerangan terhadap gereja, pelarangan biksu, penganiayaan terhadap ustadz, itu merupakan tamparan keras bagi UKP-PIP,” tegas dia.
Sayed pun mengkritisi peran Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selain UKP-PIP yang semestinya juga bisa bekerja maksimal mendeteksi gejala-gejala yang akan terjadi.
“Semua komponen harus saling bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa tidak terjadi lagi. Peran UKP-PIP sangat dibutuhkan dalam negara ini. Sering terjadinya distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka agama dan pemuka masyarakat yang kadang tidak sejalan,” ujar dia.
Pendapat Sayed, UKP-PIP harus turun ke bawah langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat, media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka masyarakat melalui penyuluh dan pelatihan, tidak hanya ‘pencitraan’ iklan di media.
“Presiden Joko Widodo sepertinya kurang mendapat dukungan kinerja dari bawahannya yang cenderung main aman dengan tidak langsung terjun ke masyarakat,” jelas dia.
Dia mengungkapkan, konflik yang terjadi di masyarakat seakan menjadi alat kapitalisasi posisi tawar, apalagi setiap konflik selalu terkait dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
“Pada 8-10 Februari 2018 telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan oleh kantor utusan khusus presiden. Pertanyaannya, pemuka-pemuka masyarakat ini mengakar atau tidak ke bawah?” katanya.
Penegasan Sayed, dialog seperti ini sering dilakukan tetapi ironisnya hanya sampai di atas tingkat permukaan air. “Jadi harus ada prioritas kepada penyuluhan tentang pentingnya pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata),” ujarnya.
Dia menambahkan, para pembantu presiden jangan terkesan menyelesaikan masalah seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api kalau ada kebakaran.
“Gerakan penyuluhan dan pelatihan ini harus masif, terorganisir dan terukur. Ini menjadi tanggung jawab yang sangat komprehensif yang dipikul oleh lembaga yang dipimpin Yudi Latif,” ucapnya.
Reporter: Sam
