Moneter.co.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana akan
melikuidasi dan membayar klaim penjaminan simpanan nasabah PT Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Budisetia. Aksi itu setelah dicabutnya izin usaha BPR tersebut
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Mei 2018 lalu.
Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan, pihaknya
akan segera merekonsiliasi dan memverifikasi data simpanan nasabah yang layak
dibayar.
“Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan
diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin
usaha,” ujarnya, Sabtu, (27/05).
Sementara dalam rangka likuidasi PT BPR
Budisetia, Samsu mengatakan, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak
serta wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).
“LPS sebagai RUPS PT BPR Budisetia akan mengambil
tindakan-tindakan, antara lain membubarkan badan hukum bank, membentuk tim
likuidasi, menetapkan status bank sebagai Bank Dalam Likuidasi dan
menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris,” ujarnya.
Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan
pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Budisetia akan diselesaikan
oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT
BPR Budisetia tersebut akan dilakukan oleh LPS.
LPS meminta nasabah PT BPR Budisetia tetap tenang dan
tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses
pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Budisetia.
Sekedar informasi, pencabutan izin usaha BPR
Budisetia tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor
KEP-98/D.03/2018 pada BPR Budisetia yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Hamka
No.115 Air Tawar, Padang, Sumatera Barat.
(HAP)
