Moneter.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono menyatakan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi), pemerintah menargetkan dapat mengoperasikan jalan tol
sepanjang 2.500 Kilometer (Km).
“Seluruh tol itu merupakan jalan baru. Saat ini sudah
mulai dibangun,” kata Basuki, Jumat (27/9).
Lanjut Basuki, untuk pembangunan tol sepanjang 2.500 Km tersebut pemerintah
membutuhkan dana kurang lebih Rp275 triliun hingga Rp350 triliun.
“Kebutuhan dana itu memperhitungkan biaya pembangunan
jalan tol Rp110 miliar-Rp150 miliar per Km,” ucapnya.
Baca juga: Kementerian PUPR Klaim Telah Salurkan KPR FLPP Senilai Rp5,57 Triliun
Prediksi kebutuhan dana itu belum memperhitungkan
pembangunan jalan tol layang (elevated)
sebesar Rp300 miliar per Km. “Kebutuhan untuk pembangunan jalan tol
ke depan tidak kurang dari Rp270 triliun-Rp350 triliun,” tambah Basuki.
Lebih jauh, kata Basuki, pemerintah akan menggunakan berbagai skema untuk
mendanai pembangunan jalan tol tersebut, termasuk memaksimalkan peran sektor
swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Jalan tol tersebut akan dibangun melalui investasi baik yang sifatnya
penugasan seperti Jalan Tol Trans Sumatera, program pemerintah, maupun prakarsa
badan usaha,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah harus kerja keras untuk
mencapai target operasional jalan tol sepanjang 1.852 Km pada periode
2015-2019. “Jalan tol yang dipastikan dapat beroperasi hingga akhir
tahun sepanjang 1.500 Km,” tutur Basuki.
Namun, kata Basuki, diupayakan sampai akhir Desember bisa 1.852 Km yang
beroperasi. “Kendala operasional jalan tol terdapat pada pembebasan
lahan di ruas Tol Palembang-Betung,” tutupnya.
