Moneter.co.id – Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini sistem pemilihan kepala daerah
(Pilkada) secara langsung masih menjadi pilihan terbaik dalam membangun
pendidikan politik dan demokrasi di Indonesia.
Menurut Tjahjo, persoalan
yang membelit kepala daerah atau calon kepala daerah dalam lingkaran kasus
korupsi, bukan semata-mata ‘kesalahan’ sistem pilkada langsung. “Yang
salah, bukan sistemnya. Tapi lebih ke individu calon,” ujar Tjahjo, Rabu
(14/3).
Mendagri
menuturkan sistem pilkada langsung sudah tepat karena kedaulatan ada di tangan
rakyat. Munculnya wacana agar
pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD, justru akan
memundurkan demokrasi.
“Saya secara pribadi kok
tidak setuju karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun
dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat.
Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, yang dipahami oleh masyarakat
pemilih, saya kira lewat pemilihan langsung,” katanya.
Ia menuturkan perlunya
perubahan format pemilihan kepala daerah untuk menghindari calon-calon yang
berujung terjerat kasus hukum.
“Misalnya masih ada OTT
korupsi, itu kan bukan sistemnya yang salah tapi perilaku budaya yang harus
diluruskan aturan- aturannya. Tapi secara prinsip kalau saya, biarkan nanti
dipilih oleh rakyat,” katanya.
(HAP)
