Moneter.id –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi kinerja
pelaksanaan anggaran tahun 2021 Kementerian Keuangan secara keseluruhan yang
meliputi badan layanan umum (BLU) dan non BLU mencapai Rp24,79 triliun per 8
Juni.
“Realisasi sebesar Rp24,79 triliun tersebut merupakan
53,58 persen dari pagu sebesar Rp46,27 triliun dan menurun 3,41 persen (yoy)
dari periode sama tahun lalu yang mencapai 55,47 persen dari pagu,” kata Menkeu
di Jakarta, Kamis (10/6).
Kata Sri Mulyani, realisasi itu meliputi belanja
pegawai Rp10,84 triliun atau 52,72 persen dari pagu Rp20,57 triliun, belanja
barang Rp13,64 triliun atau 59,78 persen dari pagu Rp22,82 triliun dan belanja
modal Rp305,46 miliar atau 10,61 persen dari pagu Rp2,88 triliun.
“Dilihat dari year-on-year
growth Kemenkeu anggarannya negative
growth, itu terjadi dua tahun berturut-turut yaitu 2020 dan 2021. Meski
anggaran menurun dan guncangan besar tapi Kemenkeu tetap menjaga kinerja,”
katanya.
Rinciannya, untuk realisasi non BLU adalah sebesar
Rp13,54 triliun yang merupakan 42,43 persen dari pagu Rp31,91 triliun meliputi
belanja pegawai Rp10,84 triliun atau 52,72 persen dari pagu Rp20,57 triliun.
Belanja barang Rp2,39 triliun atau 28,17 persen dari
pagu Rp8,49 triliun dan belanja modal Rp305,13 miliar atau 10,69 persen dari
pagu Rp2,85 triliun.
Sementara realisasi untuk BLU sebesar Rp11,25 triliun
atau 78,36 persen dari pagu Rp14,36 triliun yang terdiri atas belanja barang
Rp11,25 triliun atau 78,5 persen dari pagu Rp14,33 triliun dan belanja modal
Rp0,33 miliar atau 1,29 persen persen dari pagu Rp25,36 miliar.
Realisasi
Anggaran Tahun 2021
“Realisasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian
Keuangan pada 2020 secara keseluruhan, yang meliputi badan layanan umum (BLU)
dan non-BLU, mencapai Rp62,08 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Jelasnya, realisasi sebesar Rp62,08 triliun tersebut
merupakan 94,46 persen dari pagu sebesar Rp65,72 triliun dan meningkat 10,25
persen dari realisasi anggaran pada 2019 yang mencapai 85,68 persen dari pagu.
“Ini kinerja Kemenkeu dengan BLU yang berarti ada
belanjanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) makanya
angkanya jadi Rp65 triliun,” katanya.
Menkeu mengatakan realisasi itu meliputi belanja
pegawai Rp19,94 triliun atau 94,3 persen dari pagu Rp21,14 triliun, belanja
barang Rp40,48 triliun atau 94,48 persen dari pagu Rp42,48 triliun, dan belanja
modal Rp1,65 triliun atau 96,11 persen dari pagu Rp1,72 triliun.
Rinciannya, untuk realisasi non-BLU adalah sebesar
Rp28,86 triliun atau 93,95 persen dari pagu Rp30,72 triliun, yang meliputi
belanja pegawai Rp19,94 triliun atau 94,3 persen dari pagu Rp21,14 triliun.
Kemudian, belanja barang Rp7,27 triliun atau 92,52
persen dari pagu Rp7,86 triliun dan belanja modal Rp1,64 triliun atau 96,18
persen dari pagu Rp1,71 triliun.
Sementara realisasi untuk BLU sebesar Rp33,21 triliun
atau 94,92 persen dari pagu Rp34,99 triliun, terdiri atas belanja barang Rp33,2
triliun atau 94,92 persen dari pagu Rp34,98 triliun dan belanja modal Rp12,3
miliar atau 87,65 persen dari pagu Rp14,04 miliar.
“BLU Rp34,9 triliun (pagu) realisasinya Rp33,21
triliun, ini yang kita lakukan. BLU ada yang BPDPKS dan Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) yang ada di bawah dan dikelola Kemenkeu,” ujarnya.
Jelas Menkeu, akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun
anggaran 2020 meliputi prioritas nasional sebanyak 12 proyek dengan rata-rata
capaian output sebesar 121,7 persen dan realisasi anggaran mencapai Rp145,03
miliar atau 87,6 persen dari pagu Rp165,42 miliar.
Selanjutnya, proyek unggulan internal Kemenkeu
sebanyak 54 proyek dengan rata-rata capaian output sebesar 112 persen dan
realisasi anggaran mencapai Rp110,1 miliar atau 84,7 persen dari pagu Rp130,1
miliar.
Berikutnya, proyek dukungan tusi sebanyak 347 proyek
dengan rata-rata capaian output sebesar 112,1 persen dan realisasi anggaran
mencapai Rp61,7 triliun atau 94,4 persen dari pagu Rp65,4 triliun.
“Akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun 2020 di
dalam mendukung prioritas nasional sesuai yang dilabelkan atau di-earmark menggunakan skema dan kategori
prioritas nasional,” tutup Menkeu.
