Moneter.co.id – Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek- Dikti) Mohammad Nasir menyatakan dari
4.500 lebih perguruan tinggi yang ada di Tanah Air, baru ada 65 yang sudah
menyandang status terakreditasi A. Masih banyaknya kampus yang
belum terakreditasi A karena belum siap dari struktur organisasi,
infrastruktur, dan kualitas dosen.
“Pemerintah
akan melakukan pendampingan terhadap kampus-kampus tersebut,” kata Nasir di
Jakarta, Senin (6/3).
Nasir menjelaskan, perguruan tinggi yang kecil harapan saya
dimerger supaya lebih kuat. “Sebetulnya jumlah kampus yang berakreditasi A ini
sudah ada peningkatan semenjak awal dirinya menjabat. Saat itu, ungkapnya, baru
ada 19 perguruan tinggi yang berakreditasi A,” ujarnya.
Kemudian, dia pun mendorong ada perubahan cara pandang agar
jumlah ini bertambah terus, yakni dengan bukan memberikan hukuman, melainkan
memberikan pembinaan bagi kampus yang akreditasinya masih rendah.
Ia menyampaikan, dari 65 perguruan tinggi itu sudah banyak
kampus swasta yang masuk. Nasir mencontohkan UHAMKA yang bukan hanya UHAMKA
Jakarta, melainkan juga UHAMKA di beberapa cabang kota juga berakreditasi A.
“Dulu saat 19 per guruan tinggi hanya ada satu PTS (yang
terakreditasi A). Sekarang sudah banyak. Ini menandakan pembelajaran yang
sangat baik sekali,” ungkap Nasir.
Nasir menerangkan, Kemenristek-Dikti menargetkan ada 75-80
perguruan tinggi yang akan menyandang akreditasi A tahun ini.
Kemenristek-Dikti,
lanjutnya, tidak akan menginter vensi proses pengakreditasian yang dilakukan
Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Yang dilakukan Kemenristek-Dikti adalah melakukan
pendampingan oleh tim dari Ditjen Kelembagaan Kemenristek-Dikti.
Nasir mengingatkan bahwa riset, teknologi, dan pendidikan
tinggi memiliki peran penting dalam membangun daya saing serta meningkatkan
kesejahteraan sosial dan keadilan.
Terlebih, memasuki era revolusi industri keempat, bangsa
Indonesia harus mampu mengeksplorasi diri agar dapat berdaya saing. Pasalnya,
dampak dari globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.
“Pendidikan tinggi dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta inovasi dan ratifikasi bisnis dianggap mampu mengurangi
kesenjangan sosial,” ujarnya.
Untuk itu, Nasir menjelaskan kebijakan baru pemerintah dalam
menghadapi era revolusi industri 4.0, khususnya program kelembagaan,
pembelajaran, dan kemahasiswaan. Diantaranya reorientasi kurikulum untuk
membangun kompetensi yang diperlukan oleh revolusi industri 4.0, di mana
membebaskan nomenklatur program studi untuk mendukung pengembangan kompetensi
industri 4.0.
“Saya selalu
menekankan bahwa prodi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak harus
terikat nomenklatur yang ada. Yang penting adalah rumpun ilmunya,” ujarnya.
Nasir juga membeberkan kebijakan lainnya yaitu membangun
teaching factory industry 4.0 dan melaksanakan perkuliahan online.
Menurut Nasir, perkuliahan online atau pendidikan jarak jauh
(PJJ) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi
secara fleksibel lintas-ruang serta waktu dengan menggunakan teknologi
informasi.
Sistem perkuliahan online ini bisa dilaksanakan pada mata
kuliah, prodi, dan perguruan tinggi yang telah berbasis cyber university.
Indonesia sendiri memiliki Universitas Terbuka (UT) yang telah dikembangkan
lebih lanjut, yang berperan sebagai Cyber University of Indonesia.
“Pelaksanaan PJJ harus memperhatikan kualitas, memenuhi
standar PJJ yang meliput aspek sumber daya, tata kelola, sarpras, capaian dan
penyelenggaraan pembelajaran,” ujarnya.
(HAP)
