Moneter.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa pengurusan
sertifikat tanah bersifat gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.
“Kami terus sosialisasi bahwa sertifikat (tanah) ini gratis, BPN tidak
mengutip apapun. Di tingkat desa mereka boleh memungut bayaran sesuai dengan
keputusan tiga menteri, kalau untuk daerah Tangerang sebesar Rp150.000,”
ujar Menteri Sofyan, Rabu (06/2).
Sofyan menjelaskan bahwa pungutan liar (pungli) terkait pengurusan sertifikat
tanah terjadi bukan di tingkat BPN, tetapi barangkali di tingkat desa, RT, atau
RW, bahkan kemudian dalam praktek yang dulu kalau mau mengurus sertifikat ada
yang namanya kelompok masyarakat atau Pokmas.
“Pokmas ini yang kadang-kadang melakukan apa yang kita kenal saat ini
sebagai pungli,” ujarnya.
Terkait mengenai kabar adanya warga di Tangerang Selatan (Tangsel) yang
mengalami pungli tersebut terkait pengurusan sertifikat tanah, Kementerian
ATR/BPN sulit melakukan penindakan karena korban tidak mau melaporkan perkara
yang menimpa dirinya.
“Kalau seperti ini sulit sekali, namun kami akan melakukan investigasi
dimana sumber pungli tersebut,” tegas Menteri Sofyan Djalil.
Ia menegaskan jika pungutan masih dalam koridor keputusan tiga menteri yakni
sebesar Rp150.000 masih dibenarkan dan tidak termasuk pungli. Pungutan yang
masuk kategori pungli merupakan pungutan yang melebihi ketentuan tersebut.
“Itu memang kami benarkan karena terdapat biaya-biaya pra-sertifikat yang
harus dibayar oleh masyarakat, dan biaya Rp150.000 merupakan biaya yang relatif
sangat murah. Tapi yang jadi masalah kalau orang melakukan pungli lebih dari
angka tersebut,” tuturnya.
Walaupun belum 100% efektif, Kementerian ATR/BPN akan terus memerangi tradisi
pungli ini hingga sepenuhnya hilang. “Saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN
bersama jajaran Kementerian akan terus berupaya agar praktik tersebut hilang,”
pungkasnya. (Ant)
