Moneter.id – Jakarta – Pemerintah
puat melalui Kementerian Investasi/BKPM akan segera menerbitkan izin usaha
pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.
“Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa
menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan
memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk
dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” kata Menteri
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilia di Jakarta, Senin (4/6).
Bahlil mengatakan, proses pembuatan izin konsesi
tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga dalam waktu dekat
izin itu akan segera diteken.
“Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP
untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai, Itu janji saya,”
katanya.
Ia beralasan pemberian izin usaha kepada PBNU
dikarenakan dirinya bangga terhadap organisasi islam terbesar di dunia asal
Indonesia tersebut karena sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara.
“Saya merasa bangga terhadap NU, karena saya lahir
dari kandungan seorang ibu yang kader NU,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis
(30/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang perubahan atas
PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara
(minerba).
Dalam pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi
baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU dan
Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).
