MONETER
– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, seluruh bank umum telah memenuhi
syarat minimum modal inti sebesar Rp3 triliun dan menyisakan 12 dari 26 bank
pembangunan daerah (BPD) yang belum memenuhi modal inti.
“Sampai hari ini, bisa dikatakan 26 bank umum sudah
dikategorikan penuhi modal inti. Ini dilakukan apakah ada penambahan pemodal dari
pemegang saham, rights issue, dan merger,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (02/1/2023).
Namun, Dian enggan menyebutkan nama kedua bank yang
merger dan rencana lebih lanjut dari merger karena harus mengikuti prosedur
administrasi dan penyebutan nama entitas dapat mempengaruhi harga saham dalam
transaksi jual beli bank.
Ketentuan pemenuhan modal inti tertuang dalam
Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. POJK tersebut
mewajibkan bank memiliki modal inti Rp3 triliun hingga akhir 2022. Sedangkan
untuk 12 BPD yang masih belum memiliki kecukupan modal inti diberikan tenggat
waktu sampai akhir 2024.
“Walaupun demikian kami sudah mengambil kebijakan
bahwa BPD ini kami akan bentuk KUB (Kelompok Usaha Bank) secara terintegrasi.
Proses ini akan berlangsung lebih cepat dari ketentuan permodalan minimum
tersebut,” ujar Dian.
Dian menuturkan bahwa OJK menilai BPD memerlukan
terobosan kebijakan dalam menopang bisnisnya serta perekonomian daerah. Oleh
karenanya diperlukan kebijakan terkait KUP BPD terintegrasi tersebut.
Melalui POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi
Bank Umum, OJK akan tegas menerapkan ketentuan modal inti. Jika bank tidak
dapat memenuhi, maka akan terancam dimerger secara paksa, likuidasi sukarela
hingga turun level menjadi bank perkreditan rakyat.
“Berdasarkan POJK sudah ditetapkan
tahapan-tahapannya kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan saya
kira ini yang akan kami lakukan ke depan,” tegas Dian. (Ant)
