MONETER – Wakil
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan perluasan adopsi sistem Quick
Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus dilakukan pemerintah, baik dari
sisi jumlah merchant maupun pengguna. Pemerataan penggunaan QRIS dilakukan di
berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.
“Pemerintah terus mendorong penggunaan QRIS di tengah
masyarakat. Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, misalnya
peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per
transaksi. Di samping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan dengan
bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri,”
ujar Wamendag dalam acara peluncuran OVO dan Alfamart QRIS Customer Presented
Mode (CPM) di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak serta
berbagai inovasi kebijakan tersebut, lanjut Wamendag, target 15 juta pengguna
baru QRIS telah tercapai pada Oktober 2022. Saat ini, QRIS telah mencakup 22,5
juta merchant dan lebih dari 26,6 juta pengguna serta menjadi gerbang masuk ke
dalam ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.
Dengan adanya QRIS, seluruh pelaku usaha atau penjual
yang di tempat usahanya terpasang tanda QRIS dapat menerima pembayaran dari
seluruh jenis dompet elektronik (electronic
wallet/ewallet) yang sudah terdaftar dalam QRIS. Pelanggan pun juga akan
lebih senang, selama tempat usaha tersebut memasang tanda QRIS, berarti
pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan terlepas di mana tempat usaha
tersebut berada di dalam wilayah Indonesia.
“Saat ini, e-wallet masih menjadi metode pembayaran utama
dalam pembayaran digital. Meningkatnya akun virtual (virtual account) dan mobile/internet banking menunjukkan bahwa
pembeli online menggunakan metode pembayaran yang lebih sering ditautkan
langsung ke rekening bank mereka. Sebagai bukti, selama berlangsunganya
Harbolnas 2022, e-wallet menjadi pilihan pembayaran yang paling sering
digunakan,” terang Wamendag.
Wamendag menambahkan, dengan mempertimbangkan besarnya
potensi ekonomi digital nasional, Presiden RI memberikan arahan untuk memanfaatkan
potensi ekonomi digital, di antaranya melalui akselerasi transformasi digital
pada sektor perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan mendorong kolaborasi
dalam membangun ekosistem ecommerce (niaga elektronik/niaga-el) melalui empat
pilar, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbuka
terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang; lokapasar
bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan
lokapasar untuk UMKM; ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar
jangkauan produk UMKM dapat semakin luas; dan lembaga pembiayaan atau perbankan
memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.
Wamendag menerangkan, menurut data Bank Indonesia, nilai
transaksi niaga-el sepanjang 2022 sebesar Rp476,3 triliun, meningkat 18,7%
dibanding tahun sebelumnya. Sektor niaga-el diperkirakan tumbuh secara
konsisten sekitar 17% – 22% pada 2025, seiring dengan meningkatnya akseptasi
dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.
Nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2022
mencapai USD 266 miliar atau tumbuh 13% dibandingkan 2021 dan diproyeksi akan
tumbuh sebesar 17% di angka USD 421 miliar pada 2025.
“Kolaborasi, kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata
kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan. Kami yakin melalui kolaborasi
dengan semua pihak terkait dapat menciptakan ekosistem digital yang bermanfaat
bagi seluruh masyarakat dan memberikan efek positif bagi perekonomian
Indonesia,” pungkas Wamendag.
