Moneter.id – Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) membuka ruang diskusi dengan para pemangku kepentingan
pariwisata untuk menyerap berbagai gagasan sekaligus meningkatkan kesadaran
kolektif, partisipasi, dan langkah konkret untuk membangun dan menata ekosistem
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui Sustainable Tourism
Development Forum (STDev Forum) 2025.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan
Konservasi Kemenpar, Frans Teguh menyampaikan bahwa forum yang dihadirkan dalam
rangka menyambut World Tourism Day pada 27 September 2025 menjadi penting untuk
menunjukkan komitmen kolektif dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan
dan bermanfaat bagi segala aspek kehidupan.
“Sebab, model pariwisata saat ini masih
menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan memperkuat sistem tata
kelola dengan kepemimpinan yang visioner. Bagaimana kebijakan, koordinasi, dan
pengambilan keputusan dilakukan di antara para pemangku kepentingan dengan
memperhatikan faktor alam, sosial, budaya, dan bisnis, sehingga tidak hanya
memberikan manfaat bagi lingkungan, namun juga masyarakat,” ujar Frans Teguh saat
membuka STDev Forum Series #1 secara daring di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Frans Teguh juga menekankan pentingnya
kesadaran para pihak akan perspektif ekosistem kepariwisataan dalam membangun
sinergi, konvergensi, keterkaitan dan keterhubungan ekosistem dan sistem
kepariwisataan secara utuh dan holistik.
“Tidak egosentris namun menata keselarasan
tatakelola yang ekosentris dan
berkelanjutan. Peran aktor dan kepemimpinan dalam tatakelola
kepariwisataan menentukan pertumbuhan kepariwisataan yang berkualitas dan
berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Pada STDev Seri #1 ini topik yang diangkat
adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan Kepariwisataan melalui Regulasi, Manajemen
Krisis, Teknologi Digitalisasi dalam Transformasi Ekosistem Kepariwisataan
Berkelanjutan.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan
Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, dalam mewujudkan pariwisata
berkelanjutan salah satu yang dapat dilakukan yaitu reformasi birokrasi dan
regulasi. Hal ini penting untuk menghadirkan birokrasi yang efisien dan adaptif
serta regulasi yang lebih sederhana dan konsisten.
“Regulasi pariwisata berkelanjutan di
Indonesia sendiri sudah cukup komprehensif. Namun perlu ada transformasi pada
beberapa dimensi seperti dimensi ekonomi agar birokrasi mampu mendukung
investasi yang inklusif, mendukung UMKM dan komunitas lokal menjadi aktor
utamanya. Intinya konsistensi dalam menjalankannya itu yang menjadi kunci utama
agar pariwisata berkelanjutan itu bisa dilaksanakan dan memberikan kesetaraan,”
ujar Kurleni
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan
Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan pariwisata
berkelanjutan memberikan dampak perubahan yang luas tidak hanya lingkungan,
sosial, maupun ekonomi, namun juga mempengaruhi pemanfaatan digital. Yang
meliputi penggunaan platform perjalanan daring, pembayaran non-tunai,
Artificial Intelligence (AI), VR/AR, dan analitik big data.
Dalam mendukung transformasi ini, Kementerian
Pariwisata mengembangkan program Tourism 5.0, termasuk penguatan basis data
melalui Sisparnas (Sistem Informasi Indikator Kepariwisataan Nasional) dan
Jadesta (Jaringan Desa Wisata); serta melakukan pengembangan website
indonesia.travel yang lebih imersif, informatif, dan ramah pengguna.
“Sustainable tourism itu bukan pilihan, tetapi
sudah menjadi keharusan baik itu demand dari pasar maupun juga kebutuhan kita
sendiri sebagai pemilik destinasi wisata. Dan diperlukan kerja sama semua pihak
dalam mewujudkannya. Sedangkan digital adalah platform yang bisa memperkuat
upaya-upaya itu, sehingga dapat lebih transparan dan memberi benefit
seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Masruroh.
STDev Forum Series #2 akan digelar pada 23
September 2025 dengan topik Gerakan Penguatan Sustainable & Regeneratives
Practices. Sementara, Series #3 akan digelar pada 30 September 2025 dengan
topik Sinergi Transformasi ESU Tourism
Development Program dan Pariwisata Regeneratif.
Rangakaian STDev Forum ini diharapkan akan ada
tindak lanjut nyata berupa pelaksanaan gerakan Green Action dan Regenerative
Action dengan seluruh stakeholder pada September sampai dengan Desember 2025.
