Moneter –
Pemerintah menyiapkan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
pada 2022 mencapai Rp451 triliun. “Presiden Jokowi telah menyetujui
beberapa program PEN, seperti kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas
fiskal untuk beberapa sektor yaitu UMKM maupun korporasi,” kata Menko
bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (16/1/2022).
“Yang disetujui Bapak Presiden pertama terkait
insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
(PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022,” ungkap Airlangga.
Ketentuannya PPN DTP untuk rumah susun dan rumah tapak
dengan nilai hingga Rp2 miliar PPN DTP sebesar 50 persen diperhitungkan sejak
awal kontrak. “Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9
bulan,” tambah Airlangga.
Selanjutnya PPN DTP diberikan sebesar 25 persen untuk
harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp2 miliar-5 miliar.
“Selanjutnya Presiden juga setujui fasilitas
PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) yang ditangung pemerintah khusus
sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car),” ungkap
Airlangga.
PPNBM untuk LCGC saat ini adalah 3 persen, kemudian
pemerintah akan memberikan fasilitas 0 persen pada kuartal pertama 2022. “Artinya
3 persen PPNBM untuk LCGC ditanggung pemerintah, kuartal kedua 2 persen
ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1 persen ditanggung pemerintah, di
kuartal 4 bayar penuh yaitu sesuai tarifnya 3 persen,” tambah Airlangga.
Kemudian untuk PPNBM produk otomotif seharga Rp200
juta-250 juta tarif PPNBM normal adalah 15 persen. “Di kuartal 1 sebesar
50 persen ditanggung pemerintah jadi masyarakat membayar 7,5 persen, di kuartal
kedua membayar ‘full’ sebesar 15
persen,” tambah Airlangga.
Kepala Negara juga menyetujui “front loading” bantuan sosial. “Yaitu perluasan
bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah
peserta diperkirakan 2,76 juta orang yaitu 1 juta PKL dan pemilik warung 1,76
juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim dengan besaran yaang diberikan
Rp600 ribu per penerima,” kata Airlangga.
Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada
kuartal 1 2022. “Akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju bahwa untuk
perlindungan sosial akan dilakukan ‘front
loading’ di kuartal pertama,” ungkap Airlangga.
