Moneter.co.id – Sekretaris
daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terus mendorong Pemkab Majalengka untuk segera menyelesaikan pencairan
bantuan keuangan sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Kertajati
yang akan menjadi akses masyarakat.
“Konsentrasi kami ke sana, kalau ini harus segera
diselesaikan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jika administrasinya
sudah siap Pemkab Majalengka harus segera mengajukan pencairan,” kata Iwa di
Bandung, Rabu (28/3).
Menurut dia, Pemprov Jawa Barat juga akan mengiringi langkah
korporasi di lapangan dengan menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan
sejumlah pihak terkait akses, fasilitas penunjang hingga kondisi keamanan.
“Jadi ada yang bersifat terbuka dan tertutup tapi kami
sudah ada solusinya. Namun yang jadi penekanan adalah akses untuk masyarakat
harus diselesaikan,” kata dia.
Akses Jalan Lingkar Kertajati ini terkait dengan pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kabupaten Majalengka dan jalan
tersebut akan membuka peluang bagi perekonomian di wilayah utara, terutama
wilayah perbatasan antara Majalengka, Sumedang, dan Indramayu.
Selain itu, ketika Bandara Internasional Jawa Barat ini resmi
beroperasi maka jalur lingkar utara bandara ini akan membuka peluang investasi
lokal maupun internasional.
Sementara itu, PT BIJB selaku pengelola Bandara Internasional
Jawa Barat juga sedang fokus menggarap pembangunan aksebilitas menuju Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka,
yakni jalan non tol.
Dirut PT BIJB Virda Dimas Eka Putra menargetkan pembangunan
tersebut bisa rampung seiring beroperasinya bandara tersebut atau direncanakan
jalan non-tol ini bisa selesai pada Mei 2018.
“Jalan non-tol yang langsung menghubungkan jalur arteri
Kabupaten Majalengka saat ini tengah dikebut pengerjaannya walaupun sempat
terkenda faktor cuaca yakni hujan,” ucap Virda.
Adapun pelaksana pembangunan fisik jalan sepanjang 1,8 km
tersebut dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Untuk jalan masuk (non tol), itu ditargetkan Mei 2018
ini selesai. Kita dari internal selalu koordinasi dengan pihak luar terkait
kesiapan bandara untuk non tol ini,” kata Virda.
(HAP/Ant)
