MONETER
–
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp100
miliar terkait perpanjangan kontrak ribuan tenaga penyuluh pertanian dan
petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
“(Anggaran) Rp100
miliar kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita
sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat,”
kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin
(13/2/2023).
Katanya, alasan pihaknya
harus memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT, yakni mengingat kinerja
pertanian Jawa Barat pada 2022 yang positif di tingkat nasional.
“Jadi hari ini kami
mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT untuk memperpanjang kontrak, karena
kerjanya luar biasa,” katanya.
Gubernur mencatat
produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu
meningkat 4 persen mendekati 5 persen di 2022.
Bahkan pada 2022, Provinsi
Jawa Barat berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional dengan
kontribusi sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering.
Menurut dia hal ini
menandakan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas
juga naik.
Para penyuluh ini juga
menurutnya akan mendampingi calon peserta program Petani Milenial yang saat ini
pendaftarnya pada 2022 mencapai 20.000 orang, kemudian disaring menjadi tinggal
5.000 orang.
“Jadi 5.000 ini sedang
dibimbing, mudah-mudahan tingkat keberhasilan lebih banyak dari tahun 2021 ya.
Di 2021 itu 1.100 yang berhasil, yang kurang berhasilnya 500 peserta, kita
kondisikan agar persentase keberhasilannya lebih banyak,” tuturnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura (DTPH) Jawa Barat Dadan Hidayat mengatakan anggaran Rp100
miliar membuktikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki perhatian serius
pada pengembangan SDM pertanian dimana total penyuluh pertanian yang berada di
bawah dinasnya mencapai 3.753 orang.
“Di tahun 2022 mereka
berhasil mendukung peran jabar sebagai lumbung pangan ketika di Indonesia.
Mereka layak mendapat kontrak baru di 2023. Mereka ini agen pangan penyuluh
provinsi dan sekitar 100 dari pusat ditempatkan di desa sebagai agen pertanian,”
kata Dadan.
