Pendaftaran Program BLT Tahap II Telah Dibuka, Ini Kriteria dan Syaratnya

Moneter.id – Pemerintah telah
membuka pendaftaran bantuan langsung tunai (BLT) tahap II untuk 3 juta
pelaku UMKM di Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 13 Oktober hingga 25
November 2020 ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang terdampak covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
menyatakan bantuan yang akan diberikan adalah uang tunai sebesar Rp2,4 juta per
penerima. Dana tahap II sendiri telah mulai dicairkan pekan lalu.

“Kami sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta berikutnya.
Anggaran juga sudah kami terima dari Kementerian Keuangan, karena itu sudah
bisa kami jalankan,” kata Teten belum lama ini.

Untuk kriteria dan syarat calon penerima bantuan yang mendaftar
dalam penyaluran tahap II ini masih sama, antara lain WNI, mempunyai NIK dan
KTP, memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan
masih banyak lain), dan bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD.

Lalu, penerima juga memiliki kredit di bank, wajib memiliki
saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki
Surat Keterangan Usaha (SKU).

Seperti diketahui, pemerintah telah
menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2
triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar
Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau
pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan
korporasi Rp53,55 triliun.

Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan banpres
produktif untuk 9 juta UMKM dengan dana yang dikucurkan sekitar Rp21
triliun. 

Dengan tambahan 3 juta UMKM di penyaluran tahap II,
maka total UMKM yang akan mendapatkan banpres produktif sebanyak 12 juta UMKM.
Dengan demikian, total dana yang akan dikeluarkan pemerintah sekitar Rp28
triliun.

Nantinya penyaluran banpres produktif dilakukan
melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara
Indonesia (Persero) atau BNI.

Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.