PT Pertamina (Persero) menuntaskan penyediaan aset pengganti dalam skema tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung pengembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Transaksi aset senilai Rp1,6 triliun tersebut menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan lahan untuk proyek kilang baru yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tukar menukar BMN mencakup tanah seluas 328,8 hektare dan pagar permanen seluas 2.734 meter persegi yang sebelumnya dikelola Kementerian Kehutanan. Nilai wajar aset tersebut telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp1,6 triliun.
Penandatanganan berita acara serah terima tukar menukar BMN dilakukan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar, dengan disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penyediaan aset tersebut menjadi bagian dari proses pemenuhan kebutuhan lahan GRR Tuban yang mencapai sekitar 835,8 hektare. Proyek kilang ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan energi domestik.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pengembangan GRR Tuban merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memperkuat infrastruktur energi nasional. Menurut dia, pembangunan proyek strategis membutuhkan kepastian penyediaan lahan, tetapi tetap harus memperhatikan tata kelola aset negara dan prinsip keberlanjutan.
“Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.
Dalam skema tukar menukar tersebut, Pertamina tidak hanya menyerahkan aset pengganti berupa tanah, tetapi juga berbagai bangunan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan Kementerian Kehutanan. Perusahaan telah menyediakan tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi.
Aset pengganti tersebut meliputi gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, hingga fasilitas sektor kehutanan seperti persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah dan jembatan.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto mengatakan, seluruh penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah rampung pada Agustus 2026. Dengan demikian, perusahaan telah menyelesaikan pemenuhan fisik aset pengganti sesuai perjanjian tukar menukar BMN.
“Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2026. Kami berharap hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan,” pungkas Erry.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerja sama tersebut sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses tukar menukar BMN agar aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Upaya ini sekaligus menjadi momentum untuk mengelola Barang Milik Negara dengan lebih baik. Semua proses terkait hal ini juga telah berjalan transparan, sehingga Barang Milik Negara, diharapkan bisa diutilisasi secara maksimum,” kata Raja Juli.
Penyelesaian tukar menukar aset ini menjadi salah satu tahapan pendukung pengembangan GRR Tuban. Pertamina berharap proyek tersebut dapat memperkuat kapasitas pengolahan minyak domestik dan menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.




