Moneter.co.id – PT PLN (Persero) berencana memasok daya listrik hingga
kapasitas 300 MW dari Kalimantan ke wilayah Sabah, Malaysia.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk
pengembangan PLTU 2×200 MW di Kaltara atau Kaltim, jaringan interkoneksi
Kalimantan-Sabah, dan penyediaan tenaga listrik lintas negara.
Penandatangan dilakukan Direktur Utama PLN Sofyan Basir,
Presiden Direktur Tenaga Nasional Berhad (TNB) Datuk Seri Azman Mohd, dan
Managing Director Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) Abd Razak Sallim.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pasokan daya
tersebut dapat dilakukan setelah selesainya rencana pembangunan PLTU
berkapasitas 2×200 MW di Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur dan jaringan
interkoneksi Kalimantan-Sabah.
Proyek tersebut akan memanfaatkan batubara yang melimpah di
Kalimantan dan juga bagian rencana interkoneksi daya trans-Borneo yang
penyaluran listriknya difasilitasi jaringan interkoneksi Kalimantan-Sabah.
Hal itu sesuai dengan skema penyediaan tenaga listrik lintas
negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli
Tenaga Listrik Lintas Negara, yang dimulai pada 2021 atau tanggal yang
ditentukan kemudian.
“Ini merupakan langkah sangat strategis dan bagian dari
ASEAN `grid`, khususnya Kalimantan ke Sabah. Kalimantan ada banyak sumber daya
energi yang dapat dimanfaatkan,” ujarnya, Rabu (15/11).
Sofyan menjelaskan, bahwa MoU ini menjadi awal dan terus
berlanjut bagi Indonesia-Malaysia serta dapat memberikan benefit bagi TNB, SESB
dan PLN. Proyek ini jika dilihat secara cermat mendatangkan keuntungan secara
bisnis.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat bisa disepakati
langkah-langkahnya,” ujar Sofyan.
Kerja sama Indonesia-Malaysia bermula dari pertemuan
BIMP-EAGA pada 26 Juli 2017 di Bintulu, Sarawak tentang program Asian Grid,
khususnya rencana Kalimantan-Sabah Cross Border Interconnection.
Nantinya, PLN, TNB, dan SESB akan bekerja sama dan
berkolaborasi melakukan studi kelayakan pelaksanaan proyek, di antaranya studi
sistem, teknologi, tambang batubara, model bisnis, dan isu lintas negara.
Setelah studi kelayakan proyek dilakukan dan proyek
dinyatakan layak, maka kerja sama ini akan ditingkatkan dalam bentuk definitive agreement berupa PPA, PEA,
atau model kontrak lain. (SAM)
