Moneter.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau
PLN tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi resiko keuangan
perusahaan lewat sejumlah bentuk pendanaan diantaranya melakukan revaluasi
aset, meningkatkan produktifitas aset eksisting, efisiensi operasi dan
pengadaan barang dan jasa.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN,
Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, kondisi likuiditas PLN selalu dijaga
untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap
kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.
“Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari
lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost
of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress
kemajuan proyek,” ujarnya, Rabu (27/9)
Sebelumnya, di sejumlah kalangan beredar surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas
Penugasan Infrastruktur.
Surat bersifat penting dan segera tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti
adanya risiko dalam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
ditujukan kepada Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini
Soemarno.
Surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada Kepala Kantor
Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN itu diduga bocor
ke publik.
Baca
juga: Salinan Surat Internal ke Menteri ESDM dan BUMN Bocor, KemenkeuBakal Usut Tuntas
Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Nufransa Wira Sakti kemudian
mengeluarkan siaran pers yang menyesalkan beredarnya salinan surat internal
Pemerintah tersebut dan menilai bahwa hal itu merupakan tindakan melanggar
peraturan, sehingga akan melakukan pengusutan.
Terkait hal itu, Edwin menjelaskan, bahwa surat Menkeu itu merupakan perhatian atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat, dalam
bentuk pemberian awareness adanya potensi resiko sehingga dapat disiapkan
mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik.
“PLN mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian
dan program 35 GW Program 35 GW merupakan program infrastruktur strategis untuk
mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Untuk merealisasikan 35 GW. dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan
dukungan dari semua stakeholder.
Pada saat yang bersamaan, PLN juga mengemban tugas Public Service Obligation
(PSO), dimana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan
pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan
competitiveness bisnis dan industri.
Selama tahun 2017 tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan
non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batubara.
(SAM)
