Moneter.co.id – Program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia banyak dikritik berbagai kalangan, namun di Filipina malah dipuji dan ditiru. Maklum, ambisi Presiden Rodigo Duterte untuk membangun infrastruktur mentok di dana yang terbatas.
Tapi jurusnya agak berbeda. Kalau di Indonesia, wajib pajak (WP) akan diampuni kalau melaporkan kekayaannya. Di Filipina programnya lebih fokus, yakni mengejar WP yang menghindari kewajiban di properti, estate, dan pajak pendapatan. Dan program ini akan dijalankan kalau otoritas pajak sudah siap dan patuh untuk menjalankannya.
Presiden Rodrigo Duterte sedang membutuhkan dana besar untuk memenuhi ambisinya membangun program infrastruktur. Namun sialnya, dana yang dia miliki sangat terbatas. Maka, meniru program Jokowi dianggap jalan keluar yang jitu.
Tingkat penghindaran pajak di Filipina juga lumayan parah. Hanya sekitar 15 persen dari 100 juta penduduk Filipina yang punya NPWP. Otoritas pajak Filipina memperkirakan kerugian negara akibat penghindaran pajak mencapai US$10 miliar per tahun.
Sekedar informasi, di Indonesia program tax amnesty resmi berakhir pada bulan Maret lalu. Pemerintah Indonesia mencatat penerimaan uang tebusan sebesar Rp135 triliun.
Sementara itu, komitmen repatriasi mencapai Rp147 triliun dan total harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.866 triliun. Realisasi ini masih jauh dari target pemerintah yang membidik uang tebusan Rp165 triliun dan dana repatriasi dari luar negeri sebesar Rp1.000 triliun.
Dari sisi basis data wajib pajak, tingkat partisipasi tax amnesty hanya sebesar 965.983 WP dengan 50.385 di antaranya adalah WP baru apabila dikomparasi dengan WP yang mendapatkan surat pemberitahuan tahunan sebanyak 20,1 juta dari total WP 32,7 juta.
Rep.Top
