Moneter.id – Diplomasi ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menghasilkan
sejumlah kesepakatan yang menggembirakan. Salah satunya, AS memberikan
pengecualian terhadap 19 produk baja jenis carbon
and alloy dan stainless steel
(baja tahan karat) dari tarif impor baja sebesar 25% (US Global Tariff).
Keputusan itu dikeluarkan pada 2 Agustus 2018 setelah
sebelumnya Indonesia juga memperoleh pengecualian untuk 161 permohonan produk
baja carbon and alloy dengan total
volume sebesar lebih dari 7.211 ton dan aluminium sheet sebesar 1.680 ton.
Pengecualian berbasis produk oleh AS ini adalah hasil
konkret pascapertemuan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dengan
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Washington D.C. pada akhir 23–27 Juli
2018 lalu.
Saat itu, Mendag Enggar memimpin Delegasi Indonesia dalam
kunjungan kerja ke AS. Mendag mengajak perwakilan kementerian/lembaga,
asosiasi, dan para pelaku usaha produk-produk ekspor utama Indonesia ke AS.
“Selain meyakinkan Pemerintah AS, kami juga menggalang
dukungan dari sektor bisnis AS, terutama dari para importir produk besi baja
dan aluminium Indonesia. Strategi yang kami gunakan adalah meyakinkan importir
AS bahwa Indonesia pantas untuk dikecualikan dari tarif global AS karena produk
Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk di AS dan sudah
masuk ke dalam rantai nilai global AS,” papar Mendag.
Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke
Nurwan mengatakan pengecualian ini merupakan hasil konkret dari upaya
Pemerintah Indonesia yang bersinergi bersama eksportir baja dan aluminium untuk
memperoleh pengecualian atas pengenaan tarif impor oleh AS sebesar 25% untuk
produk baja dan 10% produk aluminium.
“Masih terdapat 12 permohonan pengecualian produk baja
Indonesia dengan kuantitas lebih dari 336.688 ton dan 276 permohonan
pengecualian produk aluminium Indonesia dengan kuantitas lebih dari 367.351 ton
yang belum mendapatkan putusan dari Pemerintah AS” ucap Oke.
Atas keberhasilan awal ini, Pemerintah Indonesia akan
terus melakukan komunikasi intensif dengan AS. “Upaya pendekatan langsung
kepada negara mitra dagang seperti AS ini sangat penting untuk dijaga
momentumnya, terutama di tengah kondisi ‘perang dagang’ seperti ini,” kata
Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati.
Pradnyawati menambahkan, Kemendag terus mengimbau
eksportir baja dan aluminium Indonesia agar mendorong mitra mereka di AS guna
memanfaatkan momentum pascakunjungan kerja Mendag Enggar ke AS dengan
mengajukan pengecualian pada produk mereka.
Selain itu, Kemendag juga terus memantau dan mengingatkan
AS mengenai permohonan pengecualian terhadap produk baja dan aluminium
Indonesia lainnya yang sedang dalam proses.
Berdasarkan BPS, ekspor baja Indonesia ke AS pada
Januari–Juni 2018 mencapai USD 139 juta, meningkat 78% dari periode sama di
tahun 2017. Sedangkan ekspor aluminium Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2018
sebesar USD 147 juta, atau naik 47% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.
Pada 23 Maret 2018, Presiden AS menaikkan tarif impor
produk baja dan aluminium, masingmasing menjadi sebesar 25% dan 10% setelah
sebelumnya menerapkan kebijakan tarif 0% (duty free).
Dasar kenaikan tarif tersebut adalah hasil penyelidikan
Kementerian Perdagangan AS (US Department of Commerce) yang dilaksanakan atas
mandat Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, dimana ditemukan adanya
ancaman terhadap keamanan nasional dari impor baja dan aluminium ke AS dari
seluruh negara di seluruh dunia, kecuali Australia.
Sebelum melakukan pendekatan langsung di tingkat menteri,
Pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu melakukan upaya agar Indonesia
dikecualikan dari kenaikan tarif. Upaya tersebut dilakukan oleh Kemendag
melalui permintaan tertulis.
(TOP)
