Kamis, Oktober 15, 2026

PT SMI Bidik Pendanaan Lebih Luas, Obligasi Rp19,2 Triliun Kini Bisa Jadi Agunan Repo BI

Must Read

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memperkuat posisi instrumen utangnya di pasar keuangan setelah obligasi dan sukuk perseroan masuk dalam daftar underlying transaksi repurchase agreement (repo) perbankan ke Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini membuka peluang peningkatan permintaan surat utang PT SMI sekaligus memperluas alternatif pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Hingga 30 September 2026, outstanding obligasi dan sukuk PT SMI tercatat sebesar Rp19,2 triliun. Dengan status baru tersebut, perbankan dapat memanfaatkan surat utang perseroan untuk mengakses likuiditas dari BI, sehingga instrumen PT SMI memiliki fungsi tambahan selain sebagai sarana investasi.

Respons awal pasar terlihat dalam lelang repo perdana pada 28 September 2026. Obligasi PT SMI senilai Rp60 miliar terserap seluruhnya, mencerminkan respons positif investor terhadap perluasan pemanfaatan instrumen tersebut.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, masuknya obligasi dan sukuk perseroan dalam underlying repo BI memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perbankan dalam mengelola likuiditas.

“Perbankan kini punya ruang lebih fleksibel dalam mengelola likuiditas dengan menambah pilihan instrumen di pasar keuangan, namun sekaligus mendukung pembangunan nasional,” ujar Reynaldi.

Bagi PT SMI, kebijakan ini berpotensi memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas surat utang di pasar sekunder. Dengan semakin beragamnya manfaat instrumen tersebut bagi perbankan, peluang peningkatan kepemilikan obligasi dan sukuk PT SMI juga terbuka.

Daya tarik surat utang perseroan turut diperkuat oleh peningkatan klasifikasi aset likuid berkualitas tinggi atau High-Quality Liquid Assets (HQLA) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari Level 2B menjadi Level 2A. Perubahan ini meningkatkan kontribusi obligasi dan sukuk PT SMI dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas bank.

Kenaikan klasifikasi tersebut juga membuka ruang bagi perbankan untuk mendiversifikasi portofolio surat utang, termasuk sebagai alternatif terhadap Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, instrumen PT SMI berpeluang memperoleh tempat lebih besar dalam pengelolaan aset likuid perbankan.

Gubernur BI Destry Damayanti menilai, penambahan instrumen keuangan menjadi bagian penting dalam memperdalam pasar keuangan domestik. Menurut dia, instrumen PT SMI memiliki cakupan pembiayaan yang luas karena tidak terbatas pada satu sektor.

“Pendalaman pasar keuangan membutuhkan instrumen-instrumen keuangan baru. Dengan adanya nanti SMF, apalagi SMI, cakupannya akan lebih luas. Kalau SMF fokus di perumahan, SMI bisa infrastruktur dan macam-macam jenisnya,” ujar Destry dalam acara peluncuran perluasan operasi moneter di Jakarta, 1 Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menilai perluasan underlying repo tersebut dapat memperkuat pembiayaan pembangunan lintas sektor. “Perluasan underlying ini memperkuat pembiayaan pembangunan yang lintas sektor, karena PT SMI pembiayaannya itu sangat-sangat beragam,” tutur Suahasil.

Sejak menerbitkan obligasi perdana pada 2014, PT SMI telah menerbitkan 76 seri obligasi dan sukuk dengan akumulasi nilai Rp58,2 triliun. Seluruh dana yang dihimpun dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perseroan juga memiliki peringkat kredit domestik tertinggi, yakni idAAA dari PEFINDO dan AAA(idn) dari Fitch Ratings. Produk surat utangnya mencakup obligasi konvensional, obligasi hijau (green bond), obligasi keberlanjutan (sustainability bond), sukuk mudharabah, hingga Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS).

Dengan akses repo BI dan peningkatan klasifikasi HQLA, PT SMI berpeluang memperkuat daya saing instrumen utangnya di tengah persaingan menghimpun dana dari investor institusi. Perluasan basis investor tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga kapasitas pendanaan perseroan dalam mendukung proyek infrastruktur dan layanan publik.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Dari Tapak ke Agenda Global: Hukum Rakyat sebagai Alternatif di Tengah Krisis Demokrasi dan Ekologis

Di tengah konflik agraria, krisis ekologis, dan persoalan pengakuan hak masyarakat adat, hukum yang dibentuk negara belum selalu mampu...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img