PT Pupuk Indonesia (Persero) memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola distribusi pupuk subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Untuk memastikan mekanisme baru tersebut berjalan, pemerintah mulai melakukan pengecekan terhadap 10.070 KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi dalam melayani penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.
Pupuk bersubsidi saat ini dapat ditebus melalui KDKMP yang telah siap beroperasi. Melalui skema tersebut, koperasi desa diharapkan menjadi salah satu titik layanan yang mendekatkan akses pupuk kepada petani sekaligus memperkuat pengawasan distribusi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP akan menjadi tempat penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah, termasuk pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan).
“Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat menebus pupuk dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Transaksi penebusan kemudian dicatat melalui sistem i-Pubers, sementara harga pupuk tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Pupuk Indonesia juga memperkuat pemantauan distribusi melalui Command Center yang memungkinkan pengawasan secara real time, mulai dari pabrik hingga titik penyaluran di KDKMP. Sistem ini ditujukan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang berhak sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut mengacu pada prinsip 7T, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima. Penerapan prinsip ini menjadi penting untuk menjaga ketepatan penyaluran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perusahaan mendukung penuh penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP untuk memperluas jangkauan layanan kepada petani.
“Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional,” kata Rahmad.
Meski demikian, efektivitas skema distribusi melalui KDKMP akan bergantung pada kesiapan operasional koperasi, ketersediaan pasokan pupuk, serta konsistensi pengawasan di lapangan. Dengan demikian, perluasan jalur penyaluran diharapkan tidak hanya mendekatkan layanan kepada petani, tetapi juga menjaga ketepatan sasaran program pupuk bersubsidi.
