Moneter.co.id – Pengamat Ekonomi Rizal Ramli mengkritik kebijakan impor
beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Rizal Ramli menjelaskan, kebijakan impor yang dilakukan
pemerintah tidak tepat waktu. “Kalau perlu banget, saya juga tidak
keberatan impor, tapi diaturlah timing-nya.
Waktu paceklik baru impor. Anak SD juga ngerti, masa menterinya harus diajarin
anak SD,” ujarnya, Selasa (13/2).
Rizal mengimbau pemerintah untuk tidak mengambil keuntungan
dari kebijakan impor beras tersebut. “Jangan jadi raja tega gitu loh, yang penting saya
dapat uang dari impor, tidak peduli nasib petani bagaimana,” ucapnya.
Dia menyarankan pemerintah untuk
menata irigasi pendukung pertanian dengan baik. Pasalnya, jika irigasi
persawahan tertata, maka Indonesia bisa memanen padi sebanyak tiga kali dalam
setahun karena memiliki sinar matahari dan sumber air yang berlimpah.
“Saya minta Mentan, bangun
sawah baru dua juta hektar, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagian Sumatera.
Di negara lain, kalau tidak ada beras, pemerintah nya bisa jatuh,”
jelasnya.
Pada kesempatan berbeda, sebanyak 10
ribu ton beras impor asal Vietnam tiba di Pelabuhan Tenau Kupang. Beras
tersebut siap didistribusikan ke masyarakat dalam waktu dekat. “Sepuluh
ribu ton beras tiba di Kupang sejak Senin (12/2) siang. Saat ini, sedang dalam
proses pembongkaran,” ujar Kepala Bulog Divre Nusa Tenggara Timur Efdal MS.
Beras impor tersebut merupakan bagian dari program
pemerintah dalam mendatangkan 500 ribu beras impor. NTT sendiri kebagian 10
ribu ton.
Proses pembongkaran beras impor diperkirakan memakan waktu
hingga 10 hari. Beras yang datang dibagi menjadi dua bagian, yaitu beras
premium dan medium. “Sepuluh ribu ton beras impor itu dibagi
menjadi dua bagian, yakni beras premium 5 ribu ton dan beras medium 5 ribu
ton,” terang Efdal.
Dengan masuknya 10.000 ton beras, maka jumlah stok beras
di NTT hingga saat ini mencapai 34 ribu ton, dari sebelumnya 24 ribu ton.
“Masyarakat NTT tidak perlu cemas dengan harga dan stok beras. Stok kita
masih mencukupi sampai lima bulan ke depan,” jelas Efdal.
(HAP)
