Moneter.id – Jakarta
– Satgas BLBI mencatat perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektare dan estimasi nilai Rp30,66 triliun
sejak 2021 hingga 30 Mei 2023.
“Dari keseluruhan langkah tersebut, perolehan paling
banyak berasal dari pemulihan aset,” ujar Ketua Satgas BLBI Rionald
Silaban di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Rinciannya, sebanyak Rp1,11 triliun dalam bentuk uang
(PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan atau harta
kekayaan lain senilai Rp14,77 triliun dengan luas 1.784,34 ha, dan penguasaan
fisik aset properti sebesar Rp9,28 triliun dengan luas 1.862,91 ha.
Kemudian, mencakup pula penyerahan aset kepada
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp3 triliun
dengan luas 278,6 ha serta penyertaan modal negara (PMN) nontunai senilai
Rp2,49 triliun dengan luas 54 ha.
Dibentuk pada pertengahan tahun 2021, Satgas BLBI telah
melakukan berbagai upaya guna mengembalikan hak tagih negara, di antaranya
penagihan kepada debitur atau obligor, pemblokiran, penyitaan, atau penjualan
barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur atau obligor,
pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri
terhadap debitur atau obligor.
Demikian pula, terkait dengan aset properti, dilakukan
upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan, serta hibah
kepada pemerintah daerah (pemda) dan penetapan status penggunaan (PSP) kepada
K/L untuk pemulihan hak negara.
“Terima kasih secara khusus pada seluruh pihak karena
dengan kerja sama dari 12 instansi, Satgas BLBI bisa terus melakukan pemulihan
aset,” kata Rionald.
Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini pun berharap masa tugas Satgas BLBI yang
akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang lantaran kerja sama sudah
terjalin dengan baik selama ini.
Namun demikian, Satgas akan menyerahkan keputusan
perpanjangan masa tersebut kepada tim pengarah yang diketuai oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
“Saat ini, kami tetap akan menyiapkan dokumentasi
dan bukti atas seluruh proses kerja untuk persiapan pelaporan kepada Bapak
Presiden yang akan kami sampaikan melalui pengarah pada bulan Oktober
nanti,” tutur Rionald.
