Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
Keputusan tersebut menjadi sinyal positif yang mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
S&P menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski dunia masih menghadapi tantangan berupa tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga energi dan komoditas. Lembaga pemeringkat itu juga memandang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid berkat kebijakan makroekonomi yang prudent, stabilitas politik dan kelembagaan, serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.
Menteri Keuangan menyatakan keputusan S&P merupakan pengakuan atas konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus melanjutkan reformasi struktural.
“Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Keuangan.
S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di kisaran 5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pada 2026, ekonomi diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen. Bahkan pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia telah mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year), didorong kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya aktivitas investasi. Pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat hingga sekitar USD5.200 pada tahun ini.
Dalam laporannya, S&P turut memberikan penilaian positif terhadap komitmen pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Disiplin fiskal tersebut dinilai menjadi jangkar kebijakan (policy anchor) yang memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemulihan penerimaan negara yang tumbuh sekitar 21 persen pada semester I-2026 menjadi indikator semakin kuatnya kinerja fiskal, didukung penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, khususnya dari sektor sumber daya alam.
Ke depan, pemerintah menegaskan akan terus memperkuat kualitas APBN melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP, digitalisasi administrasi perpajakan, optimalisasi penerimaan dari sektor mineral dan sumber daya alam, peningkatan efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan. S&P juga menilai berbagai reformasi struktural, termasuk hilirisasi industri, penguatan tata kelola sektor mineral, optimalisasi pengelolaan aset negara, hingga penguatan peran Danantara, akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.
Di sisi lain, S&P menilai stabilitas eksternal Indonesia tetap terjaga. Bank Indonesia dinilai memiliki independensi operasional dan instrumen kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas sektor keuangan lainnya juga dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar, kecukupan cadangan devisa, likuiditas pasar keuangan, dan kepercayaan investor.
