Beban subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang berpotensi mendekati Rp100 triliun membuat pemerintah mencari cara untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Selain mendorong pembangunan kilang pengolahan gas bumi, pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG untuk memanfaatkan potensi gas domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan LPG. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengembangkan kilang berskala kecil dan menengah di dekat sumber gas.
Strategi tersebut mulai terlihat melalui pengoperasian Kilang LPG Cilamaya milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas yang diresmikan pada Kamis (15/10/2026) itu memiliki kapasitas pengolahan terpasang 40 million standard cubic feet per day (MMSCFD) dan menghasilkan sekitar 160 ton LPG per hari.
Produksi kilang tersebut diperkirakan mampu memenuhi 10%–15% kebutuhan LPG masyarakat di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Fasilitas ini mengolah gas dari Pertamina Hulu serta menyerap 82 tenaga kerja.
Bahlil menilai, pengembangan kilang kecil tetap memiliki nilai strategis untuk memperkuat pasokan energi nasional apabila dilakukan secara terintegrasi di berbagai daerah penghasil gas.
“Kita berangkat dari hal kecil untuk mencapai hal besar. Kecil gak apa-apa, tapi kalau ada beberapa titik yang seperti ini dikumpulkan, besar juga,” ujar Bahlil.
Kebutuhan untuk memperluas fasilitas pengolahan gas tidak terlepas dari besarnya kesenjangan antara konsumsi dan produksi LPG nasional. Konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, bahkan meningkat menjadi 11 juta–12 juta ton apabila kebutuhan industri petrokimia di Cilegon turut diperhitungkan.
Sebaliknya, kapasitas produksi LPG domestik masih tidak lebih dari 1,8 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia bergantung pada impor sekitar 7 juta–8 juta ton setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Ketergantungan tersebut juga membebani anggaran negara melalui subsidi energi. Bahlil menyebut, subsidi LPG mencapai sekitar Rp87 triliun saat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$70 per barel. Jika harga ICP meningkat menjadi US$90–US$100 per barel, subsidi LPG berpotensi mendekati Rp100 triliun.
Besarnya beban fiskal tersebut membuat peningkatan pasokan domestik menjadi penting, terutama ketika gejolak geopolitik berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan energi di pasar internasional.
Namun, upaya meningkatkan produksi LPG domestik menghadapi persoalan karakteristik bahan baku. Menurut Bahlil, sebagian besar gas bumi Indonesia didominasi komponen metana (C1) dan etana (C2), yang tidak sesuai untuk diolah menjadi LPG melalui proses konvensional.
Untuk mengoptimalkan gas tersebut, pemerintah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Lemigas menyiapkan pengembangan CNG. Bahan bakar ini menggunakan gas alam yang dapat memanfaatkan ketersediaan komponen gas domestik, terutama metana.
Bahlil menyebut harga CNG berpotensi 30%–40% lebih murah dibandingkan LPG. Tabung CNG berkapasitas 12 kilogram telah digunakan, sedangkan tabung berkapasitas 3 kilogram masih dalam tahap pengujian.
“Kalau itu mampu kita adakan, maka impor kita yang 8 juta ton per tahun itu kita bisa selesaikan dengan kebutuhan yang ada dalam negeri kita,” kata Bahlil.
Jika dapat diterapkan secara luas, CNG berpotensi menjadi alternatif untuk mengurangi tekanan impor. Kendati demikian, implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur, distribusi, standar keselamatan, dan kompatibilitas peralatan pengguna. Dengan demikian, pengembangan CNG perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi LPG domestik, bukan sekadar mengandalkan satu solusi.
Selain pengembangan teknologi dan fasilitas pengolahan, pemerintah berupaya mempercepat investasi di sektor hilir gas bumi. Bahlil meminta jajarannya memberikan perhatian lebih besar kepada pelaku usaha skala menengah yang ingin membangun fasilitas pengolahan gas.
“Jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar, yang menengah juga diurus,” tegasnya.
Ia meminta perizinan yang persyaratannya telah lengkap dapat diselesaikan paling lama dalam satu minggu. Percepatan ini diharapkan mendorong pembangunan kilang berskala kecil dan menengah di berbagai daerah sehingga potensi gas bumi tidak hanya menjadi komoditas bahan baku, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Kilang LPG Cilamaya sendiri dikembangkan melalui kerja sama operasi PT Energi Nusantara Perkasa dan PT Euro Asiatic Jaya. Pengoperasiannya menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi gas bumi dan mendukung agenda ketahanan energi nasional.
Ke depan, efektivitas strategi pemerintah akan ditentukan oleh kemampuan memperluas kapasitas pengolahan, memastikan kelayakan ekonomi investasi, dan membangun alternatif energi yang dapat diakses konsumen. Dengan impor LPG yang masih mencapai jutaan ton per tahun, tambahan produksi dari kilang Cilamaya menjadi langkah awal yang perlu diikuti pengembangan fasilitas serupa agar dampaknya terhadap ketahanan energi semakin besar.
