Jumat, Oktober 16, 2026

APBN

Defisit APBN 2027 Dipatok 2,4% PDB, Pemerintah Perketat Efisiensi Belanja Negara

Pemerintah menargetkan penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, dari estimasi sekitar 2,85% pada 2026. Target tersebut menandai upaya pemerintah memperketat pengelolaan fiskal sekaligus menjaga belanja negara tetap menopang...

Defisit APBN Melebar ke 1,24% PDB, Ini Strategi Pemerintah Jaga Fiskal

Pemerintah menghadapi tantangan menjaga ruang fiskal di tengah peningkatan penerimaan negara dan kebutuhan belanja yang tetap besar. Hingga akhir September 2026, penerimaan negara tumbuh dengan dukungan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja...

APBN 2027 Sah, Pemerintah Siapkan Belanja Rp4.106 Triliun

Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026). Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dengan defisit anggaran dijaga pada level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Suahasil...

APBN Jadi Benteng Ekonomi RI Hadapi Ancaman Suku Bunga Global

Pemerintah mengandalkan ketahanan ekonomi domestik dan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, risiko eksternal masih datang dari konflik Timur Tengah serta arah kebijakan suku bunga...

Target Pajak 12,1% Jadi Tantangan Berat APBN 2027

Pemerintah memasang target tinggi untuk penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 12,1% dibandingkan outlook 2026, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nominal yang diasumsikan sekitar 9%. Target tersebut menjadi salah satu...

Menkeu: Danantara Bakal Setor Keuntungan Senilai Rp120 Triliun

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya senilai Rp120 triliun, untuk penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (28/8/2026). “Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini....

RUU P2APBN 2025 Disahkan, Pemerintah Kembali Raih Opini WTP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026), sekaligus menandai pengesahan pertanggungjawaban pemerintah...

Presiden Umumkan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development...

Wamenkeu Yakin Ekonomi RI Tetap Tumbuh di Atas 5%, APBN Sehat Jadi Penopang di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga sepanjang 2026 meski tekanan ekonomi global masih membayangi. Kinerja aktivitas produksi yang terus membaik, daya beli masyarakat yang dinilai tetap kuat, serta kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat...

APBN Jadi Tameng Ekonomi, KSSK Optimistis Stabilitas Keuangan Nasional Tetap Solid

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memainkan peran krusial sebagai penahan gejolak ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan dinilai mampu menjaga stabilitas...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Dari Tapak ke Agenda Global: Hukum Rakyat sebagai Alternatif di Tengah Krisis Demokrasi dan Ekologis

Di tengah konflik agraria, krisis ekologis, dan persoalan pengakuan hak masyarakat adat, hukum yang dibentuk negara belum selalu mampu...
- Advertisement -spot_img