Ormas

Moneter.co.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak lantas membuat pemerintah memiliki hak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap ormas. Wapres JK menyampaikan, UU masih memberi ruang untuk ormas...

Moneter.co.id - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas kembali dilanjutkan usai sempat diskors untuk lobi. Pimpinan sidang Fadli Zon mengungkapkan hasil lobi tersebut belum mencapai musyawarah mufakat. "Dan telah disepakati bahwa akan kami ambil keputusan berdasarkan voting,...

Moneter.co.id - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2017  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17/2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan.Perpu yang ditandatangani Senin, 10 Juli 2017 bertujuan untuk menata ulang keberadaan ormas...