Moneter.co.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang baru saja disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), tidak lantas membuat pemerintah memiliki hak untuk
bertindak sewenang-wenang terhadap ormas.
Wapres JK
menyampaikan, UU masih memberi ruang untuk ormas...
Moneter.co.id - Sidang
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) tentang Ormas kembali dilanjutkan usai sempat diskors
untuk lobi. Pimpinan sidang Fadli Zon mengungkapkan hasil lobi tersebut belum
mencapai musyawarah mufakat. "Dan
telah disepakati bahwa akan kami ambil keputusan berdasarkan voting,...
Moneter.co.id - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Perpu yang ditandatangani Senin, 10 Juli 2017 bertujuan untuk menata ulang keberadaan ormas...
