Moneter.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendapatkan tambahan dana
kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekitar Rp 2 triliun
dari Kementerian PUPR yang berasal dari dana talangan sementara dari Bank BTN
dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Dana FLPP sekitar Rp 2 triliun akan disalurkan
dalam bentuk KPR Subsidi ke 13 ribu unit rumah,” kata Direktur Consumer
dan Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Kamis (12/12).
Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR telah menyepakati
tambahan kuota FLPP, sehingga BTN dapat segera menyalurkan KPR Subsidi bagi
masyarakat.
“Kami akan merealisasikan penyaluran FLPP, BTN
menggelar akad massal KPR FLPP untuk sekitar 250 debitur di wilayah perumahan
Bekasi Regency 7, Bekasi Timur, Jawa Barat,” ujarnya.
Untuk diketahui, per akhir November 2019, BTN
telah menyalurkan KPR dengan skema SSB untuk 98.360 unit, sementara FLPP
telah disalurkan untuk 33.090 unit.
“Sejak program tersebut bergulir pada 2015, hingga
September 2019 BTN telah berhasil merealisasikan KPR dan Kredit
Penyediaan Pembangunan Perumahan sebanyak 3,10 juta unit hunian,” ucapnya.
Ke depan, Hirwandi mengatakan perseroan berupaya
melakukan inovasi dalam perluasan akses KPR khususnya segmen KPR subsidi ke
komunitas atau asosiasi pekerja informal yang potensial menjadi debitur.
“Sejak 2017, kami sudah menyalurkan KPR subsidi
dengan ojek online, pengemudi taksi dan juga paguyuban profesi seperti pencukur
rambut dan pedagang mie bakso dan kami akan terus menjajaki asosiasi pekerja
informal lain yang potensial,” ucapnya.
Kemudian, BTN mencatat realisasi KPR Subsidi ke
ojek online dan pengemudi taksi sudah mencapai sekitar 700 nasabah. KPR subsidi
sektor informal Bank BTN juga menawarkan KPR BTN Mikro.
Adapun pada segmen ini secara total BTN telah
merealisasikan sampai dengan September 2019 sebanyak 70 unit dengan jumlah
outstanding lebih dari Rp 2,5 miliar.
“Pada tahun depan BTN akan menyalurkan ke sektor
informal khususnya mitra binaan BUMN dan Kementerian seperti BULOG, Kementerian
Koperasi dan UKM,” tungkasnya.
